jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan aliran pencucian uang dari hasil pembalakan liar dan tambang ilegal mengalir untuk pemilu.
Hal itu diungkapkan Ivan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Ada Aparat Senior yang Melindungi Mafia Tambang, Siapa Dia?
"Hasilnya memang kami melihat, ya, potensi itu ada," kata dia dalam rapat kerja di DPR.
Menurut dia, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu terus berupaya agar pencucian uang hasil kejahatan tidak bisa digunakan pada pemilu.
BACA JUGA: Pengusutan Mafia Tambang Ilegal Butuh Dukungan Presiden, Kasus Ismail Bolong Pintu Masuk
"PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, terkait dengan bagaimana potensi tidak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu," ujar Ivan.
Namun, dia setelah rapat kerja ditanya awak media soal jumlah angka pencucian uang hasil pembalakan liar dan tambang ilegal yang mengalir ke pemilu.
BACA JUGA: Respons Ketua Komisi III Soal Kabar Beredarnya Surat LHP Dugaan Mafia Tambang
Ivan tidak bisa membeberkan angka, tetapi hanya menyebut aliran dana itu mengalir untuk kontestasi politik di berbagai tingkat pemilihan.
"Ya, di semua kami ikuti, tidak di dalam satu segmen tertentu, ya, mau kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua sampai seterusnya," katanya.
Selain mengalir ke berbagai tingkat pemilihan, kata Ivan, uang hasil pembalakan liar dan tambang ilegal masuk ke politik praktis sejak dua pemilu sebelumnya.
"Ya, kami sudah mengikuti dari sejak lama, ya, karena, kan, PPATK sudah sekitar dua kali periode pemilu," ujar dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Sahroni Minta Polri Usut Kasus Mafia Tambang yang Libatkan Ismail Bolong
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan