jpnn.com - JAKARTA - Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) nasional yang direncanakan dibangun di 201 titik diyakini akan menghidupkan industri dalam negeri.
PLTU tersebut dibangun dengan dana yang tak sedikit. Sebanyak Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembangunan.
BACA JUGA: Harga Gula tak Manis Lagi
Direktur Pengadaan PLN Iwan Supangkat mengatakan PLTU nasional ini akan menggunakan bahan bakar bakar rendah.
Selain itu, juga menggunakan produk-produk buatan industri dalam negeri melalui BUMN strategis. Proyek itu juga akan melibatkan kontraktor nasional.
BACA JUGA: PT PII Beri Jaminan Rp 5,1 triliun Untuk Proyek Strategis
PLTU Nasional terdiri dari 201 unit yang tersebar di daerah terpencil kecuali Pulau Jawa.
Iwan menyebutkan, PLTU dengan kapasitas 100 megawatt (mw) akan dibangun 30 unit, PLTU 50 mw (37 unit), PLTU 25 mw (37 unit), dan PLTU di bawah 25 mw (72 unit).
BACA JUGA: Wow, Perolehan Tax Amnesty DJP Lampung-Bengkulu Capai Rp 10,5 Triliun
"Pembangunan PLTU skala kecil dan menengah ini membutuhkan dana investasi lebih dari Rp 150 triliun," kata Iwan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Iwan mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki PLN serta mengacu pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait kemampuan pabrikan dan kontraktor dalam negeri, hampir seluruh komponen pembangkit sebenarnya dapat dibuat dalam negeri.
Hanya beberapa komponen yang masih harus diimpor yaitu generator dan turbin.
Oleh karena itu, PLTU Nasional ini rencananya akan memanfaatkan kandungan dalam negeri lebih dari 50 persen.
Selain mendorong pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat, PLTU Nasional ini juga memberikan multiplier effect bagi pelaku usaha yang terlibat saat pembangunannya.
"Bayangkan, jika 50 persen saja pembangkit skala menengah dan kecil menggunakan tingkat kandungan dalam negeri. Itu sudah bisa menghidupkan lebih dari 200 perusahaan BUMN dan swasta, berapa besar pertumbuhan ekonomi secara langsung yang dihasilkan dari program PLTU Nasional ini," ucap Iwan. (lum/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenang, Pemerintah Bakal Diskusi dengan Industri Terkait PPN 10 Persen
Redaktur : Tim Redaksi