Perdana Menteri Tony Abbott mengingatkan kalangan politisi Australia untuk tidak mengakali aturan, karena siapa pun yang melakukan hal itu "tidak akan lepas dari pertanggungjawaban".

Hal itu disampaikan PM Abbott, Jumat (31/7/2015), menanggapi perkembangan skandal tunjangan biaya perjalanan yang melibatkan Ketua DPR (House of Representatives) Bronwyn Bishop.

BACA JUGA: Resep Akhir Pekan: Sup Ayam Sayur dengan Ravioli Labu

Bishop menjadi sorotan publik setelah media setempat mengungkapkan bahwa dia menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong, dan membebankannya ke kas negara sebesar 5.227 dolar (sekitar Rp 50 juta). Padahal, perjalanan itu untuk acara Partai Liberal dan bukan untuk tugas negara.

Sang Ketua DPR sebenarnya telah mengganti kembali uang tersebut beserta dendanya. Ia juga telah meminta maaf hari Kamis (30/7/2015), lebih dari dua minggu setelah kasus ini terungkap. 

BACA JUGA: Bidang Riset Ilmiah Australia Bikin Iri Ilmuwan Indonesia

Ketua DPR Australia Bronwyn Bishop dan PM Tony Abbott. (Foto: AAP)

BACA JUGA: Polisi Gunakan Teknologi Laser dan 3D dalam Olah TKP Pengepungan Sydney

Menurut PM Abbott, tindakan Bishop membayar uang pengganti beserta dendanya menunjukkan bagaimana sang ketua DPR ini menyesali perbuatannya.

"Siapa pun yang melihatnya di TV kemarin, dia terlihat sebagai seorang yang mendapatkan teguran keras," katanya.

"Jika ada pelajaran yang bisa diambil oleh para politisi dari kejadian ini, ialah bahwa anda tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban jika mengakali aturan yang ada," kata PM Abbott.

Departemen Keuangan kini memeriksa seluruh pengeluaran Bronwyn Bishop yang dibebankan ke kas negara dalam satu dekade terakhir sebagai anggota parlemen.

"Jika ada yang melanggar aturan, tentu dia akan mengembalikannya beserta dendanya," tambah PM Abbott lagi.

Ketua Faksi Pemerintah di DPR Christopher Pyne menyatakan dengan permintaan maaf sang ketua DPR masalah ini seharusnya dianggap selesai.

Namun anggota DPR dari pihak oposisi Anthony Albanese mengatakan rakyat tidak percaya bahwa Bronwyn Bishop benar-benar menyesal.

Sementara sejumlah anggota DPR lainnya berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua DPR begitu parlemen kembali dari reses dalam waktu dekat ini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurang Bukti, Pemerintah New South Wales Cabut Tuntutan terhadap Uber