jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta semua pihak menerima hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
PB PMII juga berharap agar polemik TWK KPK itu tak memojokkan Firli Bahuri cs selaku pimpinan lembaga antirasuah.
BACA JUGA: Margarito Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Amanat UU
"Harus diterima bersama. Jangan kemudian mojokkan para petinggi petinggi KPK," kata Ketum PB PMII Daud Azhari dalam acara dialog nasional di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/6).
Menurut dia, polemik itu tidak ada kaitannya dengan pimpinan KPK. Sebab, pelaksanaan TWK telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.
BACA JUGA: Respons Terbaru Komnas HAM soal Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK
Daud menilai tujuan TWK untuk mengetahui keyakinan peserta yang diuji dalam bernegara. Sehingga, diharapkan para ASN itu dapat mencintai bangsa dan Indonesia serta memahami ideologi Pancasila.
"ASN itu harus benar-benar mencintai dan memahami nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, yang perlu kita sadari bersama," kata Daud.
BACA JUGA: Pakar Sebut Kehadiran Nurul Ghufron ke Komnas HAM Sebagai Niat Baik
Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta Rizki Abdul Rahman Wahid menambahkan, polemik tersebut bisa mengganggu kinerja KPK.
Dia lantas meminta polemik TWK tersebut diakhiri sehingga KPK dapat berkonsentrasi dalam memberantas kasus korupsi.
"Saya mengajak subtansi daripada tujuan diskusi ini adalah untuk fokus mengawal KPK memberantas korupsi di republik Indonesia ini," ujar Rizki. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan