jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penggunaan penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan kepada BUMN harus produktif.
Menurut Kamrussamad, sejak 2015 hingga 2021, total PMN mencapai Rp 311 triliun, baik tunai maupun non-tunai. Angka ini meningkat pesat dibanding periode-periode sebelumnya. “Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik,” kata dia, Kamis (22/9).
BACA JUGA: Dapat PMN, BTN Kantongi Izin Rights Issue
Kamrussamad menekankan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menkeu Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan dari alokasi APBN 2022, BUMN yang menerima PMN jumlahnya ada 19. Beberapa di antaranya menerima PMN sangat besar.
BACA JUGA: Hasto Kristiyanto: Tidak Ada yang Namanya Dewan Kolonel
Garuda Indonesia dan Hutama Karya, masing-masing menerima PMN Rp 7,5 triliun, BTN Rp 2,4 triliun, PT SMF Rp 2 triliun, Waskita Rp 3 triliun, PLN Rp 5 triliun.
Jika ditotal PMN tunai jumlahnya Rp 59 triliun. Jumlah ini akan bertambah jika ditambah dengan PMN yang diterima 9 BUMN dari barang milik negara. "Total PMN tunai 2022 Rp 59 triliun. Alokasi PMN ini sangat tinggi konsisten sejak 2015,” jelasnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Indonesia Rugi Rp 112,2 Triliun Akibat Perubahan Iklim
Dia mengatakan di tengah efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah, PMN sebesar ini tentu sangat istimewa. Oleh karena itu, lanjut dia, seharusnya kontribusi BUMN kepada negara di 2022 ini harus jauh lebih baik.
“Kalau di 2021, kontribusi dividen BUMN kepada negara mencapai Rp 30 triliun. Di 2022 ini seharusnya bisa lebih dari 40 triliun,” harapnya.
Dia mengatakan BUMN harus didorong untuk menjadi agent of development, bukan lagi bergantung pada PMN. Mindset ini penting agar BUMN dapat berkontribusi pada pembangunan dan perekonomian nasional, serta penerimaan negara.
"Saya juga mewanti-wanti jangan sampai PMN 2023 nanti penggunaannya disalahgunakan. Ini memasuki tahun politik, godaan untuk penyelewengan anggaran potensinya sangat besar sehingga jangan sampai PMN dipakai untuk dana pemilu atau bahkan pencapresan,” kata Kamrussamad. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi