Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan larangan bagi semua penasehat asing untuk bekerja membantu pemerintah karena itu membuat staf lokal jadi pemalas. Selain itu, katanya, penasehat asing juga bisa menjadi mata-mata.

Larangan yang mulai berlaku 1 Januari 2016 akan berpengaruh besar terhadap ratusan penasehat Ausralia yang membantu pemerintah PNG sebagai bagian dari program bantuan asing senilai $ 500 juta.

BACA JUGA: PM Tony Abbott Ingatkan Politisi Australia Tidak Akali Aturan

Dalam sidang di Parlemen PNG, PM Peter O'Neill mendapat pertanyaan mengenai terus menurunnnya kapasitas badan intelejen negara itu dan kemungkinan para penasehat asing melakukan tindakan mata-mata terhadap PNG.

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill.(Reuters: Tim Wimborne)

BACA JUGA: Resep Akhir Pekan: Sup Ayam Sayur dengan Ravioli Labu

PM O'Neill  mengatakan pentingnya untuk membangun kembali badan intelejen negara tersebut.

BACA JUGA: Bidang Riset Ilmiah Australia Bikin Iri Ilmuwan Indonesia

"KIta harus mengubah, memebrikan dana lagi, bekerja lebih dekat dengan badan intelejen lain di seluruh dunia, dan bekerja sama dengan agen-agen terbaik di dunia," katanya.

"Mereka sudah berada di sini dan sudah mulai membantu kita dalam membangun kapasitas  di dalam organisasi kita dan mereka datang atas undangan saya," lanjutnya.

PM O'Neill kemudian membuat pernyataan mengejutkan yang jelas ditujukan kepada para penasehat asing asal Australia yang bekerja di bidang seperti kebijakan, hukum dan keadilan, keuangan, perencanaan dan kesehatan. 

"KIta memiliki orang-orang yang bekerja di berbagai departemen kita sebagai penasehat dan ini menyebabkan dua hal," katanya.

"Yang pertama membuat orang-orang kita menjadi pemalas. Mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri, mereka sangat tergantung pada konsultan dan banyak keputusan mereka bukan untuk kepentingan nasional kita," tambah PM O'Neill.

"Jadi pemerintah mengambil keputusan bahwa di akhir tahun, kontrak semua penasehat dan konsultan asing, akan berakhir pada 31 Desember," katanya.

Secara khusus dia merujuk kepada sekumpulan penasehat tertentu yaitu sekitar 70 polisi Federal Australia yang bekerja untuk meningkatkan situasi hukum dan ketertiban di negara tersebut.

"BIla kita perlu merekrut ahli, mereka akan direkrut oleh pemerintah PNG sebagai pegawai pemerintah PNG," katanya. "Ini termasuk polisi, ini termasuk semua konsultan di semua lini pemerintahan."

Australia adalah pemberi bantuan asing terbesar bagi Papua Nugini, dan pengumuman pelarangan konsultan asing ini terjadi di saat terjadi ketegangan hubungan antar kedua negara mengenai pusat penahanan pencari suaka di Manus Island dan masalah diplomatik berkenaan dengan Bouganville.

Bulan Juni lalu, pemerintah PNG mengatakan terkejut bahwa Australia akan membuka kantor diplomatik di wilayah Bouganville yang merupakan wilayah otonomi dalam wilayah PNG.

PM O'Neill mengatakan pemerintahnya tidak diberitahu terlebih dahulu mengenai rencana tersebut dan Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) mengakui adanya kesalahpahaman sehingga hal tersebut tidak terjadi.

Sekarang keputusan PM O'Neill untuk melarang konsultan asing juga membuat Departemen Luar Negeri Australia terkejut.

Dalam sebuah pernyataan tertulis kepada ABC, Deplu Australia (DFAT) mengatakan 'kami tahu mengenai komentar dari Perdana Menteri. Kami akan mendiskusikan masalah ini dengan pemerintah Papua Nugini."

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Gunakan Teknologi Laser dan 3D dalam Olah TKP Pengepungan Sydney