jpnn.com - JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin maju dalam Pilkada patut berlega hati. Pasalnya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seorang PNS tidak diwajibkan mundur bila berencana maju dalam pemilihan gubernur/wagub, walikota/wakil wako, bupati/wabup.
"UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digugat ke MK terutama pasal mengenai ketentuan seorang PNS harus mundur saat akan mendaftar, telah dikabulkan majelis konstitusi. Itu berarti PNS yang ingin mendaftar tidak perlu mundur lagi," beber Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman kepada media ini, Senin (10/8).
BACA JUGA: Sudah Daftar, Berkas Risma-Whisnu Dibiarkan
Hanya saja ketentuan ini berlaku pada saat PNS akan mendaftarkan diri saja. Begitu PNS tersebut ditetapkan sebagai calon, lanjutnya, yang bersangkutan harus mundur.
"Jadi hanya pada saat mendaftar saja, PNS tidak perlu mundur. Kalau sudah ditetapkan sebagai calon, tetap harus mundur," tegasnya.
BACA JUGA: Parpol di Surabaya Tunggu Perintah DPP
Diapun mengimbau PNS tidak berasumsi lain dengan putusan MK tersebut. PNS mundur bukan nanti ditetapkan sebagai pemenang pilkada, namun saat resmi menjadi calon kada.
"Kenapa harus mundur, ini agar PNS-nya fokus dengan berbagai prosesi Pilkada. Jadi tidak ada istilah cuti di luar tanggungan negara bagi PNS yang resmi menjadi calon peserta Pilkada," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Yakin Incumbent Bisa Dikalahkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Siapkan Panja BPJS Kesehatan
Redaktur : Tim Redaksi