jpnn.com - JAKARTA – Anggota DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung. Pilihan tersebut dinilai positif, karena kepesertaan masyarakat dalam pemilihan akan menambah tinggi kualitas dan legitimasi demokrasi yang berjalan.
“Akan sangat sulit untuk berlawanan dengan keinginan rakyat. Karena di ujung semua ini kepentingan rakyat adalah segala-galanya di era demokratis seperti sekarang ini. Bagi mereka yang masih berpikir elite politik bisa memainkan peran berbeda dengan rakyat, maka sebenarnya mereka itu semua lupa akan kepentingan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/9).
BACA JUGA: Pilkada Langsung Lebih Demokratis Ketimbang Lewat DPRD
Meski begitu proses penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang, menurut politisi Golkar yang beberapa waktu lalu dipecat Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie ini, mengaku pembahasan RUU Pilkada di DPR masih akan berlangsung alot.
Pasalnya, dua kubu masih bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Di satu sisi menginginkan pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Sementara di sisi lain menginginkan agar dikembalikan lewat DPRD. Akibatnya, diperkirakan proses pengambilan keputusan 25 September mendatang, dilakukan dengan mekanisme voting.
BACA JUGA: KMP Tolak Pilkada Langsung Disamakan dengan Teori Makan Bubur
“Kalau voting berjalan dan kemudian KMP (koalisi merah putih) dikalahkan, secara kasat mata soliditas KMP tinggal cerita saja. Lain halnya kalau KMP menang, tentu akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan terutama di basis-basis daerah,” katanya di Jakarta, Minggu (21/9).
Meski dapat dipastikan penetapan dilakukan lewat voting, namun Poempida mengakui hasilnya tidak mudah diperkirakan. Pasalnya, dapat saja muncul kejutan-kejutan baru, di mana pilihan tidak hanya berfokus pada pilkada langsung atau lewat DPRD. Kondisi ini diperkirakan membuat hasil akhir dari voting menjadi di luar dugaan.
BACA JUGA: Awas, Bandar Narkoba Incar TKI Jadi Kurir
“Dapat saja KMP ragu di saat voting dan mendorong memutuskan pembahasan pada periode persidangan berikutnya. Harapannya, konstalasi jumlah anggota dewan nantinya akan berbeda. Tapi pilihan tersebut saya kira secara psikologis politik akan menjadi beban tersendiri bagi KMP,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Akan jadi World Class Political Party
Redaktur : Tim Redaksi