jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto meyakini peta koalisi partai politik di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal lebih cair. Menurutnya, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan partai dalam menentukan sekutu di daerah.
"Demokrat, PDIP atau PDIP dengan Gerindra sangat mungkin bekerja sama di daerah. Pola koalisi di daerah tidak sama dengan pola koalisi di pusat," kata Nico di Jakarta, Sabtu (11/7).
BACA JUGA: Tuding MK Tak Paham Latar Belakang Pembatasan Politik Dinasti
Nico menyebut hal itu dsebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah realita bahwa konstelasi politik di masing-masing daerah berbeda-berbeda. Karena itu, partai tidak mungkin menerapkan kebijakan yang sama di setiap daerah.
Sedangkan faktor yang kedua adalah sifat pragmatis dari partai politik. Menurutnya, KMP dan KIH dibangun berdasarkan pragmatisme semata dan tanpa perencanaan jangka panjang yang baik.
BACA JUGA: Kikis Politik Dinasti, Menteri Yuddy Minta Kada Jaga Etika
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto.
BACA JUGA: Kubu Ical Kalah, Bamsoet Ingatkan Agung Cs Jangan Mimpi Basah
Karenanya, ketika situasi tidak lagi menguntungkan, wajar saja koalisi tersebut ditinggalkan untuk sesuatu yang lebih baik. "Jadi tidak ada istilah koalisi yang sifatnya permanen. Yang ada hanyalah sifatnya pragmatis, mereka hanya mengejar kemenangan semata," jelas Nico.
Sedangkan faktor yang terakhir dan paling menentukan, lanjut Nico, adalah preferensi dari figur calon kepala daerah itu sendiri. "Partai besar cenderung bekerja sama kalau mereka dipersatukan oleh figur yang sangat kuat di daerah tersebut. Yang merajut koalisi di daerah itu bukan parpol, tapi mereka yang mau maju," paparnya.
Lebih lanjut Nico mengatakan, cairnya peta koalisi di daerah memiliki dampak yang positif dan negatif bagi pemerintahan. Dampak positifnya adalah stabilitas politik di tingkat nasional yang semakin baik akibat bersatunya KIH dan KMP. Namun, di sisi lain kondisi ini juga semakin mengukuhkan tradisi transaksional dan pragmatisme partai politik.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kendala Dana Teratasi, Pilkada Serentak Harus Terlaksana Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi