jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mulai mengubah pola serangan dengan menyasar warga sipil, seperti orang asli dari Bumi Cenderawasih atau pendatang.
Yorrys mengatakan itu demi menanggapi aksi serangan KKB yang menewaskan sepuluh warga di Nduga, Papua, Sabtu (16/7).
BACA JUGA: Pekerja Korban KKB di Papua Dapat Pertanggungan BPJAMSOSTEK, AlhamdulillahÂ
"Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tetapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang," kata dia saat menjadi pembicara diskusi di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
Yorrys menyatakan bahwa aksi KKB pada Sabtu yang dipimpin Egianus Kogoya itu tentu meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI.
BACA JUGA: KKB Bantai Warga di Nduga Papua, Sukamta PKS Minta TNI/Polri Segera Lakukan Ini
Terlebih, kata eks politikus Golkar itu, pemerintah dan masyarakat di Papua tengah berupaya membangun Papua melalui Otusus Jilid II.
"Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama," ungkapnya.
BACA JUGA: Saatnya TNI/Polri Memburu KKB Papua ke Sarangnya
Namun, Yorrys meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB.
“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana," ujar pria kelahiran Serui, Papua itu.
Di sisi lain, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyebut masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif menyikapi serangan KKB di Nduga pada Sabtu kemarin.
Menurut dia, penyelesaian kekerasan bukan hanya melalui pendekatan angkat senjata, melainkan ekonomi hingga kultural.
"Ini perlu didukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan,” ungkap Dave dalam diskusi yang sama.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer menyikapi kasus kekerasan di Papua.
Sebab, menurut Arsul, Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.
“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh, bahkan Timor Leste," ujar legislator PPP itu. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan