jpnn.com, BOLAANG MONGONDOW - Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk meminta kepolisian secepatnya menyelidiki insiden penembakan terhadap seorang warga Toruakat, Dumoga Timur, Bolaang Mongondow (Bolmong) di perkebunan Bolingongot.
Penyelidikan secara intensif sangat penting, karena akibat penembakan yang diduga dilakukan penjaga PT BDL, seorang warga tewas.
BACA JUGA: KLHK Perintahkan Perusahaan ini Hentikan Aktivitas Penambangan Emas
Menurut James, penyelidikan penting untuk mencegah terjadinya konflik susulan.
"Sudah seharusnya pihak kepolisian berdiri di tengah dan mengusut tuntas perkara ini. Harus dituntaskan semua dengan benar," ujar Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk dalam keterangannya disiarkan Kamis (7/10).
James menyatakan pandangannya menyikapi pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Adat Desa Toruakat yang disampaikan pada DPRD, Senin (4/10) lalu.
BACA JUGA: KLHK Terjun Langsung Hentikan Aktivitas Tambang Emas yang Membandel
Aspirasi itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi I, H.V Kaawoan dan Sekertaris Komisi IV Jems Tuuk.
Ada enam aspirasi yang disampaikan para tetua adat Desa Toruakat yang dibacakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (AMABOM) Mulyadi Mokodompit.
BACA JUGA: Yusril Kirim Surat Penting ke Puan, Soal Keberatan Pemilihan Anggota BPK
Yakni, mengutuk keras kejadian konflik horizontal yang menewaskan seorang anak adat, pada 27 September lalu.
Masyarakat juga mendesak Polda Sulut melakukan penegakan hukum secara adil atas peristiwa yang terjadi.
Mendesak Komnas HAM dan Ombusman RI turun melakukan investigasi atas kejadian ini.
Masyarakat juga mendesak DPRD Sulut melakukan Investigasi langsung ke lapangan untuk melihat kejadian secara objektif.
Serta mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap semua kejadian yang terjadi.
Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana mengusut tuntas kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang warga setempat tewas di area penambangan PT BDL.
“Kapolda harus menurunkan tim investigasi (untuk mengusut) apakah ada kesalahan prosedur penggunaan senjata di lapangan, apakah terjadi satu tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa,” ucapnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui sebelumnya telah mengeluarkan surat larangan operasi terhadap PT BDL hingga memenuhi sejumlah kewajiban. Di antaranya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang