jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritisi keputusan pemerintah berhenti menggunakan data kematian sebagai acuan dalam memutuskan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Pemerintah melalui Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada kesalahan input di data kematian, sehingga indikator itu tidak dipakai di dalam penanganan pandemi.
BACA JUGA: Data Kematian Akibat COVID-19 Simpang siur, Yusril Ingatkan Pemerintah!
Menurut Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, semua indikator berpotensi hilang di dalam penanganan pandemi jika alasan kesalahan input dipakai.
Legislator fraksi PKS itu menilai indikator positivity rate, hingga keterisian tempat tidur di rumah sakit juga ada kesalahan input.
BACA JUGA: Angka Kematian Covid-19 Melonjak Karena Keterlambatan Data, Begini Kata Kemenkes
"Alasan input data menjadi tidak masuk akal karena kebijakan kita di semua lini kerap bermasalah soal data," kata Mufida dalam keterangan persnya, Kamis (12/8).
Alumnus Universitas Indonesia itu pada dasarnya tidak setuju pemerintah menghapus indikator kematian sebagai acuan penanganan pandemi. Sebab, hal itu bisa mengurangi kewaspadaan publik terhadap bahaya Covid-19.
BACA JUGA: Perbaikan Data Kematian Penting Agar Pengendalian Covid-19 Tepat Sasaran
Dia mengatakan, kesadaran publik saat ini akan bahaya penularan virus SARS-Cov-2 meningkat dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah.
"Jika salah dalam input data, perbaiki datanya bukan dihapus dari indikator," ujar Mufida.
Mufida mengingatkan penanganan Pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah harus menggandeng semua pihak termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.
"Jika data angka kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah sehingga tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan," ujar Mufida. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan