jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono mengatakan polemik mengenai isu PKI, senjata ilegal dan kasus e-KTP khusu yang menjerat Setya Novanto telah berakhir.
“Polemik telah berakhir, kini saatnya menyatukan kembali energi bangsa untuk membangun,” ungkap Ketua Umum Puja Kessuma, Suhendra Hadi Kuntono di Jakarta, Senin (2/10/2017).
BACA JUGA: KPK Ceroboh atau Ada Power Tertentu?
Suhendra mencatat, setidaknya ada tiga kontroversi atau polemik yang menguras energi bangsa saat ini. Pertama, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Polemik ini diwarnai aksi unjuk rasa menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI, Jumat (29/9/2017).
BACA JUGA: Wiranto: Sejarah Kelam PKI Harus Jadi Pembelajaran
Kedua, isu penyelundupan 5.000 senjata oleh institusi di luar TNI dan Polri, dan juga impor 280 pucuk senjata berat Brimob. Ketiga, proses hukum Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Menurut Suhendra, polemik soal kebangkitan PKI sudah berakhir dengan hadirnya Presiden Joko Widodo dalam acara “nobar” (nonton bareng) film G30S/PKI di Korem Suryakencana, Bogor, Jumat (29/9/2017), yang juga dihadiri Penglima TNI Gatot Nurmantyo. Presiden Jokowi juga menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
BACA JUGA: Wiranto Minta G30S PKI Jangan Dijadikan Komoditas Politik
“Itu menyudahi prasangka bahwa Pak Jokowi memberi angin segar pada PKI. Apalagi Presiden sudah sering menyatakan, ‘bila ada PKI kita gebug’. Kalau memang PKI muncul, laporkan ke polisi,” jelas pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) ini.
Sebagai bahaya laten, kata Suhendra, PKI yang pernah dua kali berkhianat, pada 1948 di Madiun dan 1965 di Jakarta, memang perlu senantiasa diwaspadai. Namun, dia mengingatkan bahwa waspada tak berarti paranoid (takut berlebihan). Apalagi komunisme sebagai ideologi sudah bangkrut di mana-mana, termasuk di Rusia dan Tiongkok sebagai mbah-nya komunis.
“Saat ini hanya Korea Utara yang masih komunis. Bila dengan Belanda yang menjajah 350 tahun saja kita tidak menaruh dendam, mengapa dengan PKI tidak bisa? Waspada harus, dendam jangan,” papar Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Jokowi terkait ribuan perda bermasalah.
Polemik soal penyelundupan senjata dan impor senjata berat Brimob, lanjut Suhendra, sudah berakhir dengan bertemunya Jokowi, Gatot dan Menko Polhukam Wiranto, serta salam komando antara Gatot, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wiranto, Minggu (1/10/2017). “Presiden meminta seluruh pejabat agar sejuk dalam mengeluarkan pernyataan. Ini harus dipatuhi,” saran mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.
Adapun polemik soal Setnov, tutur Suhendra, berakhir setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar, Jumat (29/9/2017), mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu, sehingga status tersangka yang sempat disandangnya sejak 17 Juli 2017 pun gugur.
“Keputusan itu final dan mengikat, sehingga harus dihormati semua pihak. Bila KPK hendak menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka, dipersilakan karena memang dimungkinkan oleh undang-undang. Yang pasti, upaya KPK dalam memberantas korupsi tetap kita dukung. Tapi KPK juga perlu introspeksi, karena sudah empat kali kalah dalam praperadilan,” terangnya merujuk kekalahan KPK dalam praperadilan sebelumnya melawan mantan Wali Kota Makassar Ilham Sirajuddin, Jenderal Budi Gunawan yang kini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.
Dengan berakhirnya semua polemik tersebut, Suhendra mengajak semua elemen bangsa kembali menyatukan energi untuk menghadapi tantangan ke depan, seperti langkah PT Freeport yang masih tarik-ulur soal divestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia, beban utang luar negeri yang masih tinggi, dan pembangunan insfrastuktur jalan tol di seluruh Indonesia yang sedang digenjot pemerintah.
Menurutnya, semua itu butuh dukungan semua pihak, terutama DPR. Meski menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019, semua pihak hendaknya dapat menjaga situasi politik dan keamanan tetap kondusif agar tak mengganggu investasi.
“Mari kita kedepankan jiwa kenegarawanan. Sampaikan kritik secara konstruktif dan proporsional, syukur-syukur disertai solusi, apalagi Pak Jokowi sangat welcome (terbuka) dalam segala hal, dan beliau sangat paham masalah kebangsaan kita,” tandasnya sambil menambahkan jutaan “sedulur” Puja Kessuma se-Indonesia mendukung kebijakan Jokowi.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingatkan Sejarah Kelam PKI Jangan Terulang Kembali
Redaktur & Reporter : Friederich