jpnn.com, SURABAYA - Para kepala SMP swasta meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengganti Kadispendik Surabaya setelah ramai protes soal PPDB sistem zonasi.
Tuntutan itu disampai secara tertulis kepada Pada Sabtu (6/7) lalu ke Bu Risma. Mereka berharap tuntutan penggantian Kadispendik bisa direalisasikan.
BACA JUGA: Tinggalkan Bayi di Rumah, Bu Sri Antre Pendaftaran PPDB Hingga 7 Jam
Surat tersebut atas nama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya tertanggal Kamis (4/7).
Surat dengan Nomor 018/MKKSMP Swasta Surabaya/VII/2019 itu ingin menggambarkan kondisi pendidikan di Kota Surabaya.
BACA JUGA: Kritik PPDB Zonasi, Anggota Dewan: Siswa Pintar Tidak Ada Gunanya
BACA JUGA : Cobaan Apa Lagi Ini, Giliran SMP Swasta Sulit Mendapatkan Siswa Saat PPDB
Inti surat lima lembar tersebut adalah SMP swasta di Surabaya kekurangan murid lantaran kebijakan dalam PPDB SMP negeri.
BACA JUGA: PPDB Sistem Zonasi, Syarat Domisili Diakali demi Sekolah Favorit
Pada 2018, mereka hanya menerima 14 ribu siswa. Hal itu mengganggu operasional sekolah.
Tahun ini mereka sebenarnya bisa berharap ada normalisasi dengan pembagian siswa yang wajar.
Namun, dengan adanya tambahan pagu dari sistem zonasi dan apresiasi nilai USBN, jumlah siswa pun semakin sedikit. Padahal, mereka berharap tahun ini SMP negeri mengambil siswa sesuai jumlah rombel yang disediakan.
Dalam surat tersebut, mereka berharap Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan diganti.
Permintaan itu semata-mata dilayangkan karena kebijakan yang diambil Ikhsan. Bukan kebencian secara personal. Tuntutan serupa disampaikan saat unjuk rasa damai pada Selasa (2/7) di Balai Kota Surabaya.
BACA JUGA : Kritik PPDB Zonasi, Anggota Dewan: Siswa Pintar Tidak Ada Gunanya
Mereka pun ingin Ikhsan mengundurkan diri. Namun, Ikhsan tidak menanggapi permintaan itu secara langsung karena jabatan seorang kepala dinas menjadi kewenangan dan kebijakan kepala daerah. Dia hanya tersenyum saat dimintai pendapat kala itu.
Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menuturkan, dengan penyampaian surat tersebut, kemarin dirinya berharap ada pemenuhan tuntutan dari Risma.
Tuntutan agar Ikhsan mundur merupakan harga mati dari para MKKS. ''Kami berharap ada jaminan keberlangsungan hidup sekolah swasta,'' jelas Erwin kemarin. (jun/c15/tia/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 260 Nama Calon Siswa Hilang dari Pengumuman Kelulusan PPDB
Redaktur & Reporter : Natalia