Polisi akan Gelar Opsus di Freeport

JAKARTA---Desakan agar pemerintah serius mengatasi konflik bersenjata di Papua semakin derasTuduhan yang terburu-buru dinilai justru memperkeruh masalah

BACA JUGA: Flu Babi Mulai Membabi Buta

"Polisi harus berada di depan, jangan segera menuding kelompok A atau kelompok B," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya kemarin
   
Kontras bersama Imparsial, PBHI, Walhi dan Jaringan Tambang kemarin berkumpul untuk mendiskusikan masalah keamanan di Papua

BACA JUGA: Mega Tagih Janji Golkar

Menurut Usman, eskalasi kekerasan di Papua terjadi terus menerusKhususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika.
    
Selain menjadi korban penembakan, menurut Usman, sejumlah warga sipil di Kabupaten Yapen ditangkap dengan tuduhan ikut terlibat gerakan separatis TPN/OPM

BACA JUGA: PN Jaksel Tolak Gugatan Munarman

"Padahal tidak seluruhnya memiliki motif politik," katanyaData Kontras menunjukkan, insiden penembakan Melkias Agapa di Nabire (25/6) disebabkan oleh tidak profesionalnya aparat kepolisian dalam penanganan kasus di masyarakatJuga penembakan Isak Psakor asal (16) kampung Kibay (22/6) oleh anggota TNI dari Batalyon Infantri 725 Pos Sungai Bewan yang saat itu berpatroli.
    
Menurut Usman, kekerasan disekitar tambang PT Freeport juga bukan hal baruTidak becusnya pemerintah mengurus PT Freeport merupakan akar kekerasan di sekitar tambang milik Amerika Serikat tersebut"Bahkan Panitia Khusus untuk kasus Freeport yang dibentuk DPR RI 2004-2009, juga tak menghasilkan apa-apa," kata orang dekat almarhum Munir itu
    
Data Kontras menunjukkan, keamanan disekitar tambang, justru menjadi dagangan PT FeeportDalam laporannya kepada security Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, yang dirilis dalam laporan International Network for Economic, Social & Cultural Rights, Consultation on Human Rights and the Extractive Industry, (Joint NGO Submission), di Geneva, 10-11 November 2005, Freeport mengakui telah mengucurkan dana bagi TNI tahun 2001, sebesar USD 4 - 6 jutaTahun 2004 naik menjadi USD 6,9 juta
    
"Dana pengamanan ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya, yaitu USD 5,9 juta dan USD 5,6 juta," kata UsmanPada 2004, kebijakan pengamanan ini jatuh ke tangan polisi" Maka , patut diduga perebutan dana keamanan PT Freeport inilah salah satu pemicu kekerasan di sekitar tambang PT Freeport," katanya
    
Kontras meminta Panglima TNI untuk meredam setiap pernyataan dari kalangan TNI mengenai dugaan pelaku kekerasan"Tanpa dukungan bukti yang kuat, pernyataan-pernyataan kalangan TNI yang telah mengarahkan pelaku pada TPN/OPM hanya akan semakin memperkeruh suasana dan provokatif," katanya
    
Di Mabes Polri, Wakadivhumas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak mengatakan, Polri  akan segera menggelar operasi khusus"Mulai Jumat ( 17/07) sampai tak terbatas,?"katanyaHingga kini, polisi belkum berhasil mengidentifikasi kelompok pengacau"Tingkat kesulitan adalah geografis dan luas wilayahIni menjadi kesulitan utama," ujarnya

Dalam operasi khusus nanti, Mabes Polri akan mem-back up 29 polres di Polda PapuaDari hasil olah kejadian tempat kejadian perkara, pola penanganan di lapangan akan dikembangkan"Manajemen operasional, ada operasi kepolisian dan mandiri kewilayahan, juga bisa di-back up pusatKetika ada eskalasi berubah, contoh saja operasi sajam, preman, itu ditentukan data awalKarena itu lama operasi belum bisa jawab,"katanya.(rdl)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SB Bilang Masih Akur sama Amien