jpnn.com - JAKARTA - Mayoritas pengaduan yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berasal dari daerah. Untuk memudahkan proses persidangan, DKPP kerap menggunakan fasilitas video conference (vidcon).
Misalnya sidang perkara KPU Kabupaten Donggala Sulawesi Tenggara (Sulteng) yang digelar Senin (2/9) kemarin. Pihak Pengadu maupun Teradu tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor DKPP di Jakarta. Mereka cukup hadir di kantor Polda Sulteng di Palu.
BACA JUGA: DKPP Damaikan Anggota Panwaslu Samarinda
Ajun Komisaris Polisi (AKP) Maufrend Taduga, penanggung jawab vidcon Polda Sulteng mengatakan bahwa pihaknya bersiaga 24 jam untuk membantu sidang DKPP.
"Seringnya kami vidcon dengan Mabes Polri. Meski begitu, kami tetap siaga 24 jam kalau ada perintah vidcon untuk lembaga lain. Kami setiap saat memonitor dari wilayah," kata Maufrend melalui rilis yang diterima JPNN, Selasa (3/9).
BACA JUGA: Ribut Masalah Uang Honor Diadukan ke DKPP
Ia menjelaskan, penyelenggaraan vidcon di Polda Sulteng ditangani oleh Unit Teknologi Informasi (TI). Tapi pelaksanaannya dikerjakan oleh OPS Siaga. Untuk personel yang disiapkan dalam vidcon, sambung Maufrend, disesuaikan dengan kebutuhan.
"Persiapan vidcon adalah menyiapkan peralatannya, termasuk mengecek semua fungsi-fungsi alat. Selain itu, kami juga menjalankannya sesuai prosedur, yakni mendapat permintaan dari lembaga, kemudian kita mendapat izin dari Mabes Polri," paparnya.
BACA JUGA: Anggota Panwaslu Samarinda Berseteru Gara-gara Uang Honor
Sidang menggunakan cara vidcon lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Vidcon sendiri tidak mengurangi legalitas sebuah sidang karena dijamin oleh Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Selasa (3/9), DKPP juga menggunakan fasilitas vidcon untuk menyidangkan perkara KPU Kabupaten Kerinci. Sidang digelar di kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinilai Arogan, Ketua Panwaslu Samarinda Diadukan ke DKPP
Redaktur : Tim Redaksi