jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto buka suara soal kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dia menyebut tidak boleh ada penghakiman sebelum adanya pemeriksaan atau proses hukum yang berjalan.
BACA JUGA: Dokter KPK Diundang Cek Kesehatan Lukas Enembe, Pakar Hukum: Harus, Bawa Paksa
"Tentu kami menghormati apa yang terjadi di bangsa ini dan tentu, baik aparat penegak hukum, KPK juga punya mekanisme, independensi dalam menangani peristiwa ini," kata Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai aparat penegak hukum juga harus menghormati hak-hak terperiksa atau tersangka.
BACA JUGA: 2 Wanita Kembali Diperiksa soal Kasus Koruspsi Lukas Enembe, Ada Mahasiswi
Didik Mukrianto juga mengaku belum mengetahui apakah Partai Demokrat sudah berkomunikasi dengan Lukas Enembe.
"Saya belum mengecek karena memang tentu partai punya kepentingan ketika kadernya tersangkut atau diduga berpotensi terjadi pelanggaran hukum," jelasnya.
BACA JUGA: Pihak Lukas Enembe Jawab Pesan Jokowi, Sebut Jantung Bocor & Tambang Emas
Didik Mukrianto ingin memastikan proses hukum terhadap koleganya di Partai Demokrat berjalan sesuai dengan prinsip dan asas hukum yang berlaku.
"Termasuk bagaimana menegakkan hukum tanpa melanggar hukum, menegakkan hukum harus menghormati HAM, menegakkan hukum juga menghormati setiap hak yang dimiliki terperiksa," imbuhnya.
Lukas Enembe sudah berstatus tersangka dugaan gratifikasi sejumlah proyek dengan APBN Papua.
Meski sudah tersangka, Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu masih belum memenuhi panggilan KPK dengan alasan kesehatan. (mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Kenny Kurnia Putra