jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro mengatakan, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ground breaking-nya telah diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu masih menyisakan masalah.
Nizar mencontohkan izin pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga rencana menggunakan kawasan strategis Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma milik TNI Angkatan Udara.
BACA JUGA: Pengamat: Rakyat Minta Tambah Beras Miskin, Mestinya Menteri Malu
"Seperti izin alih fungsi lahan untuk kementerian kehutanan itu kan harus izin DPR. Kita tahu dulu banyak kasus seperti Gubernur Riau, mantan Bupati Bogor, itu kena kasus alih fungsi lahan," kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Kamis (28/1).
Apalagi, menurut informasi yang ia peroleh, sampai hari ini belum ada permintaan izin pelepasan kawasan hutan yang dilewati proyek kereta cepat dari KLHK kepada DPR, khususnys komisi IV.
BACA JUGA: 121 Titik Rawan Longsor Ini Perlu Diwaspadai
"Itu juga akan menjadi masalah. Bagaimana kita mau membangun tapi belum ada alih fungsi lahan. Lanud Halim, itu masalah kedua. Itu punya Angkatan Udara. Ada aturan teknis di situ. Kalau ada transporttasi sipil di sana, akan mengganggu efektifitas AU," kata politikus Gerindra itu. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Larangan Impor Jagung Dinilai Keblinger, Ini Alasannya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuaca Ekstrim, Begini Cara ASDP Utamakan Keselamatan Pengguna Jasa
Redaktur : Tim Redaksi