jpnn.com - JAKARTA - KPK diminta segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan para petinggi Partai NasDem dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut dan kasus suap hakim PTUN Medan. Pasalnya, indikasi keterlibatan tersebut sangat banyak dan diketahui publik luas.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Gerindra bidang Advokasi Habiburokhman saat dihubungi wartawan, Rabu (7/10). Menurutnya, KPK punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengungkap perkara ini.
BACA JUGA: KPK Resmi Lawan DPR, Ini Alasannya
"Kewajiban KPK untuk membuktikan. Kalau tidak, sampai kiamat juga publik akan terus bertanya-tanya,” tegasnya.
Habiburokhman mengatakan, sangat sulit untuk tidak menghubungkan NasDem dalam dua perkara tersebut. Pasalnya, pihak-pihak terkait mulai dari Jaksa Agung M Prasetyo, Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi sampai tersangka kasus suap PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis semua adalah kader NasDem.
BACA JUGA: IPW Desak Kapolri-Wakapolri Copot Jenderal Bintang Satu Ini
Belum lagi ada fakta persidangan yang menyebutkan bahwa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pernah menggelar pertemuan dengan para petinggi Partai NasDem membahas kasus dugaan korupsi dana bansos. Ketua Umum NasDem Surya Paloh termasuk salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Yang harus diklarifikasi itu adalah, konon tidak ada panggilan lagi setelah pertemuan islah di kantor NasDem." ucapnya.
BACA JUGA: Giliran Lembaga Ini Nilai DPR Membajak KPK
Lebih lanjut Habiburokhman juga mengingatkan mengenai munculnya pemberitaan di sejumlah media yang mengutip isi BAP pemeriksaan terhadap istri Gatot, Evy Susanti. Dalam BAP itu beberapa kali disebut nama Surya Paloh dan bahkan juga kakaknya, Rusli Paloh.
"Kalau masyarakat curiga itu masuk akal, potongan-potongan puzzle-nya nyambung satu sama lain. Ada OC Kaligis dari NasDem, Erry Nuradi dari NasDem, Rio Capella dari NasDem. Juga (dugaan) Surya Paloh dan kakaknya Rusli,” pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Pakai Logika DPR, NKRI Harusnya Dibubarkan
Redaktur : Tim Redaksi