jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro melancarkan kritik terhadap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan jajarannya. Pasalnya, serapan anggaran Kemenhub masih sangat rendah, yakni 16,30 persen atau Rp 29,08 triliun.
Politikus Gerindra itu menilai kinerja Kemenhub dari tiga sisi. Yakni, legislasi, anggaran dan pengawan. Dari sisi legislasi, Kemenhub sudah mengeluarkan 525 regulasi, peraturan menteri (121), keputusan menteri (366), instruksi menhub (10) dan surat edaran (28).
BACA JUGA: Temui Perwakilan Buruh, Ini yang Dibicarakan Menkopolhukam
"Kenapa tidak ada kebijakan inovasi, misalnya regulasi mengajukan tahun fiskal. Seperti proses tender dan lelang dimajukan Maret agar proses pengerjaan fisik tidak kejar tayang dan kualitas pembangunan fisiknya baik di darat, laut dan udara memenuhi syarat pekerjaan fisiknya," kata Nizar, Selasa (1/9).
Dari sisi anggaran, penyerapan Kemenhub masih sangat rendah. Nominal itu menunjukkan kinerja buruk semua dirjen yang ada di kemenhub.
BACA JUGA: Soal Seleksi Capim KPK , DPR Minta Data Bareskrim
Dari segi pengawasan, banyak proyek yang tertunda. Di antaranya ialah pengadaan
1.050 bus rapid transit, 25 bus besar, 25 bus sedang dan 15 unit bus pemadu moda.
BACA JUGA: Eks Penasihat KPK Sebut Pansel Untungkan Instansi Tertentu
"Ini menunjukkan lemahnya kemnhub dalam proses pengadaan yang membutuhkan dolar karena pasti akan impor (barang). Mestinya program-program di kemenhub mengutamakan untuk lokal, mengurangi pengadaan barang dan jasa yang impor sehingga hemat terhadap dolar," tegas Nizar. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Propinsi Paling Rawan Politik Uang
Redaktur : Tim Redaksi