jpnn.com - JAKARTA- Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengatakan, netralitas PNS dalam pilpres maupun pilkada tidak akan pernah terwujud.
Pasalnya, aturan yang sudah dibuat tidak mampu membendung pengaruh kepala daerah, dan menteri.
BACA JUGA: Bu Rachma Berniat Baik Tapi Malah Disangka Makar
"Netralitas PNS hanya omong kosong. Sampai kapan pun PNS tidak bisa netral kalau aturan yang ada tetap seperti sekarang. Mau andalkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI, ya tetap nggak bisa, wong kedua lembaga itu kayak macan ompong," ujar Bambang, Rabu (7/12).
Mantan Bupati Sukoharjo ini mengaku tahu persis pengaruh kepala daerah (kada) dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA: TNI Kerahkan 740 Personel untuk Mencari Korban Gempa Aceh
Mobilisasi PNS yang dilakukan kaki tangan kada akan dilindungi sehingga sanksi tidak diberlakukan.
"Selama kada masih jadi ketua partai, menteri jadi ketua partai, netralitas PNS hanya sebatas retorika. Aturan seketat apa pun akan mental karena ada kada dan menteri yang melindungi," tambah anggota Komisi II DPR RI itu.
BACA JUGA: Mensos Khofifah Luncurkan Bansos Non-Tunai di Papua
Bambang menyatakan, netralitas PNS akan bisa diperoleh bila menteri dan kada bukan ketua partai.
Pasalnya, tidak ada upaya melakukan mobilisasi dan memengaruhi PNS.
"Kami akan mengusulkan ini untuk dimasukkan dalam UU, apakah UU Penyelenggaraan Pemilu atau lainnya," ujar Bambang. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Cecar Chairuman Terkait Pembahasan Anggaran E-KTP
Redaktur : Tim Redaksi