Politikus Gerindra: Presiden Jangan Asal Ngomong

Jumat, 07 November 2014 – 16:06 WIB
Joko Widodo. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mempertanyakan angka 714 triliun rupiah yang dinyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai uang subsidi BBM yang dibakar dan jadi asap.

"Saya sesalkan pernyataan Jokowi yang menyebut 714 triliun rupiah yang dibakar setiap tahunnya," kata Ramson Siagian, dalam diskusi "Rencana Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya", di press room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/11).

BACA JUGA: Politikus PD: BBM Naik, Inflasi Bertambah, Hidup Makin Sulit

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, angka yang disebut Jokowi itu salah. "Sebagai presiden, jangan asal ngomong," tegas Ramson Siagian.

Dia jelaskan, dalam APBN 2014 ini, subsidi untuk BBM jumlahnya 247 triliun rupiah dan subsidi tersebut belum terserap habis. "Di dalam 247 triliun itu, juga sudah masuk pajak dari pembeli BBM yang di setor ke Kas Negara. Pemerintah mestinya juga menghargai masyarakat yang membayar pajak BBM itu," pintanya.

BACA JUGA: KPK Periksa Wiraswasta untuk Tersangka Gerbernur Riau

Karena itu, sebelum mewacanakan kenaikkan harga BBM, Ramson menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penghitungan yang akurat dan objektif, termasuk memutuskan kapan waktu yang paling tepat untuk mencabut subsidi BBM tersebut.

"Kalkulasi dulu dan kaji betul kapan BBM itu harganya dinaikkan secara tepat. Ini belum apa-apa sudah berwacana. Akibatnya rakyat juga yang susah duluan karena harus menanggung harga yang sudah naik," ujar dia.

BACA JUGA: Polemik Kolom Agama di KTP, Fahri: Ini Sumber Konflik

Menurut Ramson, di Michigan saja harga premium berkisar pada angka tujuh ribu rupiah mengikuti turunnya harga minyak mentah dunia. "Jadi, tidak ada yang salah dengan harga premium sekarang," ungkapnya.

Kalau harga BBM dinaikan menjadi 9.500 rupiah dari harga sekarang 6.500 rupiah per liter menurut Ramson, akan terjadi inflasi sebesar 16 persen. "Ancaman inflasi ini yang harus diantisipasi. Ini yang diperbanyak blusukan sementara kebijakan pemerintah substansinya malah menyusahkan rakyat," pungkasnya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri tak Campuri Penyidikan Polisi Hongkong


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler