Politikus Golkar Ingatkan Jokowi Jangan Mengacak-acak Media

Kamis, 08 Januari 2015 – 18:42 WIB
Presiden Jokowi. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tengah mengamati pemberitaan 343 media lewat Badan intelijen Negara (BIN) mendapat tanggapan beragam dari publik. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, yang mengaku kaget dengan pernyataan tersebut.

Apalagi selama ini dia melihat hubungan Jokowi dengan media terlihat mesra, sejak menjabat walikota, gubernur hingga kini menjabat presiden. Sehingga statemen soal 343 media yang isinya sedang dipantau intelijen terkesan aneh.

BACA JUGA: Nur Alam: 3 Kali Jadi Ketua DPW, Baru PAN Menang di Sultra

“Saya kaget membaca statement Pak Jokowi, seperti khawatir dengan pers saat ini. Yang kami tahu hubungannya dengan media sangat mesra. Jadi aneh kalau saat ini memata-matai pers yang telah membantunya mengantarkannya menjadi presiden,” kata Tantowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/1).

Ketua DPP Partai Golkar bidang komunikasi ini juga mengatakan BIN memang punya unit kerja media. Namun analisa intelejen terhadap media selama ini hanya bahan masukan bagi presiden dalam menentukan langkah dan kebijakannya. Bukan untuk diumbar ke publik.

BACA JUGA: Tidak Semua Instansi Dapat Formasi CPNS 2015

Nah, kalau tujuan memata-matai media diungkap ke publik dalam rangka meredam kebebasan pers yang selama ini mengkritik pemerintah, apalagi menganggap media sebagai musuh, itu menurutnya sebuah kemunduran.

“Memata-matai pers untuk kepentingan menjegal pers maka itu kemunduran dan tidak boleh dibiarkan karena kemerdekaan pers yang kita miliki saat ini didapatkan juga dengan pengorbanan darah dan air mata,” jelasnya.

BACA JUGA: Ganti Tahun, Pemberkasan NIP Honorer K1-K2 Tetap Jalan

Karena itu Tantowi mengingatkan Jokowi tidak berupaya menggerus kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Setelah sebelumnya pemerintah berupaya melumpuhkan partai politik yang tengah dilanda konflik.

”Dua pilar demokrasi yaitu parpol sudah dicoba ditumpulkan dengan mengacak-acak parpol, kini kalau hal itu dilakukan pada pilar lainnya  yaitu media, maka demokrasi akan hancur," tandasnya.(fat/fas/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Satgassus Kejagung Tangani Rekening Gendut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler