jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menuding Presiden Joko Widodo menjadi biang kekisruhan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pasalnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- tidak bertindak ketika DPR memaparkan tentang potensi masalah dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Rambe mengatakan bahwa sebelum RUU Pilkada diputuskan di paripurna DPR, para pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR dan fraksi-fraksi sempat mendatangi Presiden Jokowi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai potensi masalah dalam RUU Pilkada.
BACA JUGA: Mas Tjahjo Ancam Pecat Pejabat Daerah tak Netral
“Dia (Jokowi, red) bilang, ‘ya saya pertimbangkan’. Tapi keluar dari situ, cerita lain lagi," kata Rambe dalam diskusi di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/8).
BACA JUGA: Gerindra Pilih Diam Saja di 7 Pilkada dengan Kontestan Tunggal
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.
Rambe menegaskan bahwa yang menemui Jokowi untuk membahas RUU Pilkada bukanlah elite politik, tetapi DPR RI secara kelembagaan. Sayangnya, kata politikus Golkar itu, justru kabar yang beredar di luar berbeda.
BACA JUGA: DPR Puji Putusan MK soal OJK
“Di luar isunya beda lagi, Golkar dituding mendesak presiden agar pilkada serentak ditunda ke tahun 2016 karena adanya perselisihan internal Golkar dan PPP. Padahal, dalam pertemuan itu disepakati bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya.
Rambe juga menyinggung permintaan Komisi II DPR ke BPK untuk mengaudit KPU sebelum proses pilkada serentak dimulai. Sebab, kata Rambe, dari hasil audit sebelumnya atas KPU ternyata BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian. Pasalnya, ada dana sekitar Rp 334 miliar belum bisa dijelaskan penggunaannya oleh KPU.
"Ada 10 rekomendasi audit. Termasuk audit ketersediaan sumber daya manusia di KPU untuk menyelenggarakan pilkada serentak," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Selain itu, kata Rambe, DPR juga meminta KPU membersihkan dulu data pemilih secara keseluruhan sebelum tahapan pilkada serentak dimulai. Sebab pada Pilpres 2014 terdapat kelebihan suara pemilih sekitar 8 juta yang melampaui data KPU. "Tapi semuanya berlalu begitu saja," pungkas Rambe.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Tuding KPU Keliru karena Bergantung pada Rekomendasi Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi