jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Azis Samual meminta agar seluruh pihak tak berspekulasi terkait ramainya kasus e-KTP yang menyeret nama kader partai Golkar.
Pasalnya, sampai hari ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada yang divonis bersalah dalam kasus tersebut.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Agus Pernah Ancam Pejabat Kemendagri
"Sebaiknya semua pihak bersikap elegan dan menghormati asas supremasi hukum, hormati proses hukum yang sedang berjalan sampai tiba putusan tetap atau Incraht," ungkapnya saat ditemui di DPP Golkar, Slipi, Selasa (14/3).
Karena itulah, dia meminta tak ada anggap bersalah terlebih dulu dan juga memberikan hukuman sosial terhadap beberapa nama kader Golkar yang ditengarai menerima aliran dana suap e-KTP.
BACA JUGA: Kata Fahri Hamzah, Presiden Jokowi pun Kaget
"Negara kita adalah negara hukum. Yang menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah," tegas pria berkumis tersebut.
Azis mengingatkan, agar setiap fungsionaris DPP Partai Golkar menjaga marwah kehormatan partai Golkar. Caranya, dengan tidak banyak mengumbar pernyataan yang bertujuan menjatuhkan bahkan mempermalukan kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.
BACA JUGA: Fahri Minta Dukungan Jokowi untuk Loloskan Angket e-KTP
Persoalan yang seharusnya menjadi domain internal partai, lanjut dia, bisa dibicarakan di rapat internal partai. Pernyataan Azis ini ditujukan kepada sosok Yorrys Raweyai, pengurus DPP Golkar koordinator bidang politik hukum dan keamanan.
Sebelumnya, Yorrys menyebut suara Golkar berpotensi terpengaruh di Pemilu 2019 karena kasus e-KTP ini. Dia juga menilai, Golkar tersandera dalam kasus ini.
"Pernyataan dia ini pernyataan pribadi dan bukan merupakan sikap partai. Sikap-sikap itu cenderung provokatif dan bersifat prasangka negatif karena belum ada pembuktian di pengadilan," tuturnya.
Azis yang merupakan komandan pemenangan Golkar untuk wilayah timur Indonesia tersebut merasa ada yang janggal. Karena sebagai koordinator, Yorrys tak boleh mengeluarkan komentar.
Sesuai aturan dan AD/ART partai, pernyataan ke publik, menjadi domain Ketua Umum, Sekjen Ketua Harian, atau Ketua DPP, bukan koordinator seperti dirinya.
"Dari aspek etika dan peraturan kepartaian, pernyataan Yorrys Raweyai harus dianggap melanggar norma PDLT, khususnya poin Loyalitas. Untuk itu DPP Partai Golkar akan segera memanggil Yorrys untuk mengkalrifikasi pernyataannya," tegas Azis. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perangkat Desa Curhat, Legislator Golkar Siapkan Solusi
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad