Politikus Golkar Sarankan Kartu Prakerja Gunakan Sistem Kuota

Sabtu, 02 Mei 2020 – 19:45 WIB
M. Sarmuji. Foto: DPR RI/source for JPNN.com

jpnn.com - Keberadaan Kartu Prakerja memperoleh sambutan baik dari sebagian besar masyarakat. Ini membuktikan bahwa Kartu Prakerja memang dibutuhkan. Kebijakan pemerintah menerapkan program ini juga terus menuai pujian.

"Kebijakan pemerintah ini sudah tepat," ungkap Muhammad Sarmuji, politikus Partai Golkar, Jumat (1/5).

BACA JUGA: Simak! Catatan Kritis Sultan Najamudin Tentang Program Kartu Prakerja, PHK dan THR

"Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kebutuhan manusia itu tidak sekedar makanan untuk menjamin kelangsungan hidup. Akan tetapi juga butuh pekerjaan bukan saja sebagai sumber penghasilan tapi juga menjaga harkat," papar Sarmuji, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

Politisi kelahiran Surabaya 10 Juni 1974 itu menebarkan pujiannya kepada pemerintah atas upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terhadap mereka yang membutuhkan bantuan makanan sudah ada kartu sembako. Bahkan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditingkatkan baik nominal maupun jumlah.

BACA JUGA: Sibuk Jaga Citra, Parpol Koalisi tak Ada yang Membela Jokowi soal Kartu Prakerja

"Bagi mereka yang putus kerja, dan yang akan bekerja, mereka membutuhkan tambahan keahlian agar pasca pandemi corona mereka siap kembali bekerja," Sarmuji menjabarkan.

Dia menekankan, program Kartu Prakerja menjaga harapan bagi mereka yang memandang pekerjaan sebagai bagian penting dari kehidupan. Mengingat strategisnya Kartu Prakerja tersebut Sarmuji mengharapkan penerapannya bisa dilakukan secara tepat.

BACA JUGA: Polemik Kartu Prakerja, Sari Yuliati: Hargailah Upaya Anak Bangsa!

"Saya bertemu dengan beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Mereka mengapresiasi program ini. Tetapi, mereka juga memberi masukan agar program Kartu Prakerja ini diterapkan melalui sistem kuota," tegas Sarmuji.

Menurut dia, dengan sistem kuota, bisa dihindari untuk dulu-duluan mana yang bisa mengakses. Sistem kuota juga menunjang aspek pemerataan. Di samping itu, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menutup celah prinsip kesetaraan (persaingan bebas) melalui sistem teknologi. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler