jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP bereaksi menanggapi usulan pembubaran Kementerian BUMN sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.
"Fraksi PPP menyatakan menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN," ucap Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10).
BACA JUGA: Jokowi Sentil Erick Thohir dan PLN saat Pertemuan dengan Dirut BUMN
Maman sebelumnya mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Erick Thohir agar tidak memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang merugi.
Namun, Awiek -panggilan beken Baidowi- justru menilai pernyataan Presiden Jokowi itu bukan sinyal agar Kementerian BUMN dibubarkan.
BACA JUGA: Oknum Kapolsek Diduga Setubuhi Putri Tersangka, Dewi Rana Amir Angkat Bicara
"Itu merupakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan, beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," tuturnya.
Awiek juga menentang usulan politikus Golkar itu soal Kementerian BUMN dijadikan super holding yang posisinya berada di bawah kementerian teknis.
BACA JUGA: Oknum Kapolsek Diduga Setubuhi Putri Tersangka, ART: Ekstrem dan Bodoh
Menurut sekretaris Fraksi PPP DPR itu, memosisikan BUMN di bawah kementerian teknis justru menjadikan perusahaan pelat merah rawan politisasi dan bakal terjadi konflik kepentingan.
"Karena kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol, sehingga nantinya juga akan menjadi sasaran tembak," ucap politikus asal Madura itu.
Dia justru mendrong agar pembenahan BUMN terus dilakukan, termasuk merampungkan revisi terhadap UU 19/2003 tentang BUMN yang hari ini sedang disusun draf revisinya.
"Makanya, Fraksi PPP lebih mendorong selesaikan revisi UU BUMN sehingga secara regulasi ada pembenahan," tandas Achmad Baidowi. (fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam