jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo membandingkan Gubernur Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam penanganan honorer.
Di zaman Ahok, peningkatan kesejahteraan SDM menjadi skala prioritas. Ahok, kata Rio, tidak hanya peduli PNS, tetapi juga honorer.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Bagaimana Nasib 5.000 Pegawai Non-ASN di Semarang?
Menurutnya, di zaman Ahok, honorer mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan. Sebaliknya di zaman Anies, honorer dalam suasana ketidakpastian dan waswas karena adanya seleksi yang dilakukan setiap tahun.
Anies, bahkan saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tidak mengajukan kuota maksimal.
BACA JUGA: Hampir 4.000 Honorer di Kota Ini Terancam Dirumahkan pada 2023
Sebagai daerah khusus ibu kota negara yang tidak bergantung pada APBN, menurut Rio, seharusnya Anies bisa melakukan negosiasi dengan pusat.
"Kan, bisa Pak Anies meminta kuota maksimal, toh gajinya yang tanggung Pemprov, bukan APBN," ucapnya kepada JPNN.com, Selasa (7/6).
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Ungkit Guru Bantu jadi PNS di Era Ahok, Ingat Lagi Janji Jokowi
Politikus PDIP ini memaparkan, belanja pegawai di DKI baru 20-an persen sehingga memungkinkan untuk penambahan aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK.
Belum lagi uang DKI yang sangat besar sebenarnya tidak akan menyulitkan pemprov mengangkat 6 ribuan honorer DKI menjadi PPPK.
Namun, kata Rio, itu kembali lagi kepada sosok pemimpin daerahnya. Apakah peduli dengan honorer atau tidak.
"Ini sebenarnya tergantung kreativitas kepala daerah. Kan banyak tuh kepala daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan honorer," ucapnya.
Dia mencontohkan, Pemkot Surabaya. Sejak zaman Tri Rismaharini menjabat wali kota, honorer di Surabaya sangat sejahtera. Honorer bekerja dengan tenang tanpa ancaman pemutusan hubungan kerja.
"Ya, kalau gubernurnya hanya fokus membangun infrastruktur ya, begini jadinya. SDM dicuekin, padahal kalau sejahtera otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad