jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Mindo Sianipar menyarankan pemerintah untuk mewajibkan setiap importir ikut bertanggungjawab terhadap peningkatan produktifitas pangan dan pertanian di Indonesia. Caranya, menurut Mindo, setiap importir daging sapi misalnya, diwajibkan dalam setiap kuota impornya menyertai sapi bakalan.
"Setiap kuota impor daging sapi yang diberikan pemerintah kepada importir harus disertai dengan kewajiban memasukan sapi bakalan dan sapi betina ke Indonesia," kata Mindo, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (10/6).
BACA JUGA: Program Satu Juta Rumah, Baru Bangun 120 Ribu Unit
Dengan adanya kewajiban importir daging memasukan sapi bakalan dan sapi betina maka berikutnya pasti akan berkurang jumlah kuotanya karena sapi bakalan milik importir sudah layak konsumsi dan itu cukup membantu kebutuhan daging dalam negeri.
Prasyarat impor tersebut menurut aggota Komisi IV DPR itu, juga bisa diberlakukan bagi importir pertanian lainnya seperti bawang putih dan bawang merah. Kalau Kementerian Pertanian berpihak ke petani Indonesia ujar dia, kinerja importir harus dikaitkan dengan kinerjanya secara berkala memproduksi bawang.
BACA JUGA: Jangan Sok Swasembada Daging
"Untuk setiap kuota impor bawang yang diperoleh, maka importir wajib menyediakan lahan pertanian bawang dan memberi pekerjaan petani setempat untuk mengolah lahan," sarannya.
Selama ini, lanjutnya, para importir sama sekali tidak diberi tanggung jawab untuk penguatan produksi dalam negeri.
BACA JUGA: Geliat Harga Daging Sejak Januari, Pemerintah Lamban Bereaksi
"Sudah terlalu lama para importir daging sapi dibiarkan mencari laba tanpa ada tanggung jawab meningkatkan produksi daging dapi dalam negeri," jelasnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII ini memahami, bahwa mengajak para importir untuk ambil bagian dalam pembangunan pangan nasional bukan pekerjaan mudah karena orientasi importir daging sapi selama ini hanya mencari untung.
"Sulit memang, mengajak importir yang selama ini terbiasa dengan urusannya sendiri mencari laba. Tapi pemerintah tentu punya cara untuk memaksa mereka memikul tanggung jawab membangun produksi pangan nasional. Kalau ada importir tak mau ambil bagian dalam program ini, saya kira pemerintah dapat mengabaikannya dan mencari importir yang berpihak kepada kepentingan nasional," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Lebaran, Impor Bahan Pangan Melonjak
Redaktur : Tim Redaksi