jpnn.com - JAKARTA--Dua politikus PDIP yaitu Isma Yatun dan I Wayan Koster menyoroti penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang digunakan untuk sarana prasarana (Sarpras) perpustakaan.
Keduanya menyebutkan banyak kepala sekolah yang menjadikan ini sebagai lahan bisnis.
BACA JUGA: 2015, Daerah Belum Laporkan DAK Pendidikan Rp 4 Triliun
"Kepala sekolah ini kerja sama dengan para penerbit membeli buku untuk perpustakaan. Ironisnya bukunya sama tapi sumber pembiayaannya ada dua yakni BOS dan DAK," kata Isma Yatun, anggota Panja Sarpras Komisi X DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kemendikbud, Senin (21/11).
Dia bahkan menyarankan agar Panja melakukan inspeksi mendadak untuk mencari kepsek-kepsek nakal.
BACA JUGA: Tega Banget! Guru Minta Belasan Siswa Makan Lem
"Kita tidak bisa membiarkan dana mengalir terus tetapi penggunaannya tidak jelas karena hanya dijadikan proyek," tegasnya.
Sementara Koster menyoroti masuknya buku yang salah di sekolah-sekolah.
BACA JUGA: Kemendikbud Dorong Anak Usia Sekolah Manfaatkan PIP
Setiap tahunnya, selalu ada kasus buku rusak dan buku salah yang kontennya mengandung pornografi.
"Kenapa setiap tahun kita tidak bisa lepas dari buku salah dan buku rusak. Padahal dana yang digelontorkan tidak sedikit," ucapnya.
Dia menegaskan, Kemendikbud harus memperketat pengawasan terhadap peredaran buku pelajaran.
Pasalnya, bila penulis bukunya abal-abal, rusaklah pendidikan di Indonesia.
"Jangan karena proyek lantas dunia pendidikan kita rusak. Kemdikbud harus memperketat pengawasan, jangan sampai kejadian buku rusak dan buku salah terus terulang," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Pendidikan Dukung UN Ditiadakan
Redaktur : Tim Redaksi