Politikus PDIP: Koruptor Bikin Negara Keropos

Minggu, 06 Desember 2020 – 18:13 WIB
Budiman Sudjatmiko. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Terungkapnya dua kasus korupsi yang melibatkan dua menteri serta kasus terorisme di Sulawesi membuat masyarakat geram sekaligus prihatian di waktu yang bersamaan.

"Kita Jangan lupa, musuh utama kita adalah korupsi dan terorisme," kata Budiman Sudjatmiko, dalam rilisnya pada Minggu (6/12) siang.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Cagub Pilihan Mas AHY Jadi Tersangka, Apa Salah Pak JK? Jangan Biarkan Jokowi Sendiri

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, bangsa Indonesia sudah tertatih-tatih menghadapi ancaman dari berbagai sisi. Mulai dari ekstremisme, separatisme, terorisme, hingga korupsi.

"Saya mengapresiasi tindakan KPK yang terus menunjukkan kinerja meyakinkan dalam hal pemberantasan korupsi," kata Budiman.

BACA JUGA: Misteri Dana Sisa Rp 3,8 Miliar di Kasus Menteri Juliari, Siapa Penerimanya?

Meski salah satu menteri yang saat ini tersangkut kasus korupsi masih terbilang separtai dengan dirinya dan juga di partai pendukung pemerintah, Budiman berharap KPK tidak bertindak pandang bulu.

"Berantas korupsi di manapun," ujarnya. 

BACA JUGA: Juliari P Batubara Disikat KPK, Begini Reaksi Ruhut Sitompul

Lebih lanjut, dia membeberkan pada akhirnya koruptor apapun partai dan latar belakangnya merugikan rakyat, mengeroposi negara, serta merusak karakter bangsa.

Ironisnya lagi, aksi tidak terpuji itu dilakukan saat seluruh dunia sedang dilanda pandemi dan ada banyak orang yang berkorban, meregang nyawa, diberhentikan dari pekerjaan, atau mengalami kebangkrutan.

"Menjadi pejabat publik di Indonesia, artinya di tangan kita ada nasib ratusan juta orang yang sedang menderita," kata Budiman.

Sejatinya, pejabat publik adalah pengemban amanat penderitaan rakyat.

Lebih lanjut, dia mewanti-wanti bila pemerintah tidak mawas diri dan mengawasi kinerja aparaturnya, maka pemerintah akan jadi sorotan rakyat dan dunia.

Karena pandemi yang saat ini terjadi adalah masalah kemanusiaan global.

"Jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden yang korupsi lagi. Jangan juga kepala-kepala daerah," tuturnya.

Dia berpendapat, lebih baik para pejabat itu berhenti dari jabatannya dan langsung berbisnis saja.

"Jangan jadi pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola uang rakyat. Kasihan rakyat kita," pungkasnya. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler