jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Aria Bima mengatakan perlu digelar rapat konsultasi lagi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Rapat ini terkait wacana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau terjadi satu hal yang perlu dirumuskan dalam forum pertemuan internal rapat konsultasi antara ketua DPR, pimpinan DPR dengan presiden itu perlu dilakukan,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
BACA JUGA: Sikap Terbaru Jokowi Terkait Desakan Penerbitan Perppu KPK
Aria mengatakan pertemuan itu tentu bisa mencairkan sesuatu untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana. Apalagi, ujar dia, proses politik pembuatan UU sudah berjalan. Karena itu, ujar dia, beberapa hal yang terkait dengan masukan-masukan publik juga perlu didengar.
“Maka indahnya, baiknya, sejuknya, untuk selanjutnya perlu ada pertemuan antara presiden dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi,” ujar Aria.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Minta Jokowi Segera Menerbitkan Perppu KPK
Dia mengatakan pertemuan antara pimpinan DPR, fraksi dengan Presiden Jokowi akan lebih menyejukkan suasana. Yang penting, ujar dia, sekarang ini situasi dibuat lebih smart dengan membangun cara pandang yang sama oleh sesama lembaga tinggi negara untuk membangun kebersamaan bersama seluruh elemen bangsa.
“Saya kira rapat konsulitasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, suatu hal yang perlu dan harus dilakukan,” ungkap Aria.
BACA JUGA: Sebaiknya Pak Jokowi Keluarkan Perppu Pembatalan UU KPK ketimbang Dipaksa Turun Takhta
Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, persoalan presiden mewacanakan perppu karena mempertimbangkan dinamika politik yang ada di masyarakat. Aspirasi dari semu kalangan, masyarakat, terutama dari mahasiswa perlu menjadi pertimbangan.
“Jadi kita harus menghormati dan menghargai aspirasi terutama dari mahasiswa,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9). Wakil ketua Komisi VIII DPR itu menjelaskan di internal partainya sampai sejauh ini belum ada membahas soal perlu. “Kami masih belum. Ya kita lihat perkembangannya,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy