jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka yakin Presiden Joko Widodo punya solusi mengatasi jebolnya APBN yang disebut-sebut karena subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang besarnya mencapi 14,4 persen dari APBN 2014. Dia yakin, Jokowi punya cara lain menyelamatkan APBN tanpa harus mencabut subsidi BBM.
Ya, APBN 2014 sudah diketok saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni lebih dari Rp 1.800 triliun. "Jokowi adalah solusi. Kalaupun ada devisit, saya masih yakin, pemerintah Jokowi tak akan cari jalan pintas. Ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM," kata Rieke di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11).
BACA JUGA: Sutiyoso Kandidat Kepala BIN, Marciano: Saya Tak Tahu
Keyakinan Rieke didasari beberapa alasan, di antaranya belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya seperti BLT dan BLSM yang dijalankan Presiden SBY pasti akan membuat rakyat sejahtera. Yang ada justru ketika subsidi BBM dicabut melahirkan efek domino pahit.
Selain itu, Presiden Jokowi sudah membuktikan hanya dalam waktu dua minggu menjabat, tanpa mencabut subsidi BBM pemerintahannya bisa jalan dan program yang dijanjikan kepada rakyat saat kampanye bisa dinikmati masyarakat. Misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sekarang sedang dibagikan.
BACA JUGA: Jokowi Diingatkan Jangan buat Gol Bunuh Diri Soal Kepala BIN
"Jokowi dengan caranya telah menjelaskan pada kita semua, tanpa perlu mencabut subsidi BBM, dua minggu pertama tetap pemerintah bisa jalankan program yang penting dan ditunggu rakyat. Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti jalankan perintah konstitusi," jelasnya.
Rieke pun menegaskan sikapnya tidak mendukung Jokowi mencabut subsidi BBM. Dia menilai belanja subsidi BBM sebesar 14,4 persen dari di APBN 2014 (Rp 246,4 triliun) tidak bisa dijadikan alasan penyebab devisitnya anggaran negara.
BACA JUGA: Tjahjo: Tangan Kanan dan Kirinya Presiden Harus Menyatu
"Belanja subsidi BBM hanya 14,4 persen dari total APBN 2014. Masih ada 85,6 persen yang harus "disisir" secara seksama sudah dikemanakan, sampaikah kepada rakyat atau lagi-lagi lebih banyak untuk bancakan para pemburu rente?" jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Bupati Bogor
Redaktur : Tim Redaksi