jpnn.com, PEKALONGAN - Para wakil rakyat Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengingatkan kepada rekanan megaproyek tol Batang-Pemalang untuk tidak menggunakan oknum aparat sebagai beking dalam proses pembangunan jalan.
Pasalnya, masyarakat kerap menjadi korban lantaran ditakut-takuti ketika ada masalah dampak proyek tol.
BACA JUGA: Tanya Alamat ke Bocah Kecil, Nyaris Dihajar Massa
Hal itu terkuak dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan di ruang rapat pimpinan setempat, Selasa (14/3).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Heri Triyono Sabdo, didampingi wakil Edi Sutrisno dan Munir serta sejumlah anggota komisi kali ini dihadiri oleh perwakilan rekanan proyek Tol PBTR, Waskita, SMJ, Dirgantara.
BACA JUGA: Anda Gampang Menangis? Jangan Baca Berita Ini
Selain itu juga diikuti oleh dinas terkait, DPU, Perhubungan, Satpol PP, Pertanian, Kejaksaan dan Polres Pekalongan yang dimulai pukul 13.45.
Heri Triyono Sabdo, mengatakan pembangunan proyek jalan tol ini harus berjalan dengan lancar, namun tidak harus menjadikan masyarakat resah.
BACA JUGA: Lahan Tol Pematang-Batang, 31 Bidang Belum Beres
Jangan sampai ada pihak yang dirugikan adanya proyek ini dan semua sepakat harus berjalan.
Namun dalam kenyataannya selama ini berjalan, banyak menimbulkan berbagai permasalahan terutama jalan pada rusak, menimbulkan debu ketika panas, dan jalan licin ketika turun hujan.
"Yang paling saya sesalkan kini masyarakat menjadi korban dan ditakut-takuti oleh aparat. Hari ini sebenarnya saya panggil namun tidak datang. Dan aparat tersebut sebenarnya tidak mengurangi persoalan namun malah menambah persoalan di tengah masyarakat," kata politikus dari PDI Perjuangan itu.
Begitu ada persoalan, lanjutnya, warga harusnya ditanyai dengan baik, jangan malah ditakut-takuti, karena sekarang ini bukan jamannya menakut-nakuti.
"Terus terang saya sangat menyesalkan keterlibatan aparat dalam pelaksanaan jalan tol, dan saya tidak takut menyuarakan ini. Seperti kemarin ketika di Sijeruk, tiba-tiba ada aparat datang yang bukan kapasitasnya. Untuk itu kami minta bapak (rekanan) untuk tidak lagi menggunakan aparat, nanti kalau kekesalan masyarakat memuncak akan lebih bahaya lagi,"tandasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Munir menambahkan, urusan proyek tol jangan menggunakan aparat untuk menakut-nakuti warga, termasuk kepala SKPD terkait.
"Kasihan kepala SKPD mereka sudah bekerja masa ditakut-takuti terus, kami minta rekanan jangan seperti mengapit kepala harimau," pintanya.
Sementara perwakilan dari PBTR Sri Yoto dalam kesempatan itu mengungkapkan pihaknya memohon maaf adanya jalan rusak akibat pembangunan jalan tol.
Untuk itu pihaknya akan terus melakukan perbaikan jalan secara bertahap. Seperti jembatan Tengeng sudah diperbaiki, jalan licin sudah dilakukan pembersihan meskipun penanganan masih kurang maksimal.
"Untuk itu kami berkomitmen yang ditimbulkan jalan tol kami selalu menanganinya, contoh yang sudah ditangani Waskita yang telah melakukan pengecoran, Jejer Wayang, Kedungwuni, dan itu konsisten ketika sudah tak dilalui maka langsung diperbaiki," terangnya.
Perwakilan dari Kejaksaan Kabupaten Pekalongan, Mahdi menyayangkan atas kerusakan jalan dampak proyek tol.
"Kami aparat penegak hukum dan juga sebagai masyarakat sangat menyayangkan, apabila itu terus dibiarkan. Bukan kita tidak mendukung proyek nasional akan tetapi yang kita tentang perbuatan yang meresahkan menimbulkan masalah," ungkapnya.
Perwakilan dari Polres Pekalongan, AKP Tresno akan melakukan tindakan apabila ada kendaraan proyek tol yang tidak mengindahkan aturan.(yon)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelabui Petugas, Sabu Dimasukkan ke Dalam Kulit Kacang
Redaktur & Reporter : Soetomo