jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pilkada melalui DPRD dapat menimbulkan kegaduhan.
“Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan menjabat di periode Kedua kepemimpinan Presiden Jokowi menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu,” kata Mardani, belum lama ini.
BACA JUGA: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Gagasan Mendagri Tito Sudah Benar
Menurut Mardani, Pilkada langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Justru akan makin banyak mudaratnya bila mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Sebab kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD.
“Apakah indeks korupsi akan lebih baik? Belum tentu juga. Oleh karena itu, evaluasi Pilkada langsung seharusnya konsen pada teknis penyelenggaraannya,” kata anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur ini.
BACA JUGA: Mendagri - KPU Segera Evaluasi Pelaksanaan Pilkada
Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga mengatakan bahwa terpilihnya kepala daerah sejak era Pilkada langsung menjadi lebih baik karena bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung.
“Saya juga mengimbau kepada Pak Tito, masih banyak Kepala Daerah yang berprestasi yang lahir dari rahim Pilkada langsung, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya,” kata Mardani.
BACA JUGA: Jangan Buru-buru Menyimpulkan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Menurut Mardani, kita harus segera melakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung agar sistem menjadi lebih baik.
Pada kesempatan itu, Mardani mengusulkan untuk menurunkan Presidential Threshold dari 20 persen mejadi 7-10 persen. Hal ini bertujuan agar terjadi kompetisi yang ketat dan makin banyaknya calon kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat.
Selain itu, Mardani juga mengusulkan sebaiknya Indonesia mulai menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu. “Penerapan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong biaya pemilu yang mahal selama ini, sehingga layak dipertimbangkan kita terapkan di Indonesia, namun harus bener-benar dipastikan keamanannya,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Friederich