JAKARTA - Hakim konstitusi, Hamdan Zoelva menceritakan pengalamannya selama menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah KonstitusiMenurutnya, ada lima masalah teridentifikasi dan yang paling sering dipermasalahkan oleh pasangan yang menggugat hasil Pemilukada
BACA JUGA: Satu Suara PSU Konut Dihargai Rp 1 Juta
Masalah yang pertama adalah dimanfaatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tim sukses
BACA JUGA: DPR Dituding Ingin Belokkan Sistem Presidensiil
Namun, politisasi PNS yang paling parah terjadi di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut)"Calon incumbent yang paling parah memanfaatkan PNS itu di NTT dan Sulut
BACA JUGA: DPD Minta Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan
Di Pulau Jawa ada, tapi tidak terlalu kentara " kata Hamdan pada Focus Group Discussion bertajuk "Efisiensi Pemilukada yang Demokratis" di Jakarta, Kamis (10/2)Hamdan menjelaskan dimanfaatkannya PNS menjadi tim sukses oleh calon incumbent karena pengaruhnya sangat besar di masyarakat"Kepala lingkungan, RT, RW itu diangkat Lurah dan mendapat gajiJadi kalau tidak mau mendukung dipecat dia," katanya.
Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT)Menurut Hamdan, ada persoalan yang memang disengaja dilakukan melalui DPTModusnya, pendukung calon tertentu sengaja tidak dimasukkan dalam DPT sehingga tidak bisa memilih"Ini persoalan profesional KPU," tukasnya
Ketiga, independensi penyelenggara pemilu yakni KPU dan PanwasluKPU yang tidak profesional akan sewenang-wenang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak meloloskan calon yang memenuhi syarat
Keempat, praktek politik uangMantan politisi Partai Bulan Bintang ini mengatakan politik uang memberikan pengaruh besar terhadap pemilih yang miskin dan berpendidikan rendah"Kalau pendidikannya tinggi, tidak masalahKadang mereka mengambil uang calon tapi tidak memilihnya," ujarnya
Kelima, sumber keuangan PemilukadaHamdan mengatakan mahalnya biaya Pemilukada memungkinkan para pengusaha menjadi donatur kepada pasangan calonMakanya usai Pemilukada, calon terpilih banyak yang korupsi
Karenanya, ia menyarankan agar perlu ada pembatasan dana kampanye dengan transparan untuk menghindari tingginya biaya PemilukadaKata dia, Pengawasan KPU dan Panwaslu juga perlu dioptimalkan(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taufiq Kiemas Minta Megawati Ikhlas
Redaktur : Tim Redaksi