jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah satu kementerian lagi dalam kabinetnya yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman. Hanya saja, penambahan satu menko itu hanya diberitahukan via telepon ke pimpinan DPR RI.
Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Menurutnya, pemberitahuan penambahan satu menko itu hanya disampaikan salah satu tim transisi bentukan Jokowi kepada pimpinan DPR melalui telepon.
BACA JUGA: Pamer Keris ke Dubes Korsel, Fadli Zon Diberi Gingseng
"Ada satu lagi yang disembunyikan, terkait Menko Kemaritiman, tapi tidak ada dalam surat ini. Kenapa presiden tidak minta pertimbangan DPR. Ini memang hak presiden, tapi undang-undang mengatur harus minta pertimbangan DPR," kata Sekretaris Fraksi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (23/10).
Perubahan ini, menurut Bamsoet, harus ada surat susulan dari Presiden Jokowi ke pimpinan DPR. Bukan dengan menyampaikannya melalui telepon seperti yang dilakukan tim transisi Jokowi.
BACA JUGA: DPR Belum Agendakan Bahas Perubahan Nomenklatur Kabinet
"Saya dengar dari tim transisi ada yang telepon pimpinan DPR, bahwa ada satu menko lagi, Kemaritiman. Ya gak bisa dong (via telepon), ini kan bukan Republik odong-odong. Presiden harus jelaskan," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Bamsoet Ingatkan Jokowi Tak Bisa Seenaknya Rombak Kementerian
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Gaji dan Pensiun Terganjal Keuangan Negara
Redaktur : Tim Redaksi