jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat merayu TNI masuk dalam jajaran penyidik lembaga antirasuah itu.
"KPK salah alamat kalau menjadikan TNI sebagai bagian dari kerja KPK. UU TNI tidak mengatur dan memberi wewenang sama sekali soal TNI masuk dalam ranah non-militer," kata Hanafi saat dikonfirmasi, Jumat (8/5).
BACA JUGA: TB Hasanuddin: Anak Buah tak Tahu Strategi ya Harus Diganti
Politikus PAN ini justru menduga jangan-jangan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki tidak mengetahui aturan dengan menyatakan masuknya TNI untuk kemajuan bagi KPK. "Jika KPK menjadikan wacana ini sebagai kebijakan, maka KPK telah menciderai profesionalisme TNI," tegasnya.
Menurutnya, KPK itu lembaga sipil dan aturannya jelas dalam UU TNI. Pasal 47 UU TNI 34/2004 menegaskan bahwa (1) prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
BACA JUGA: Kejagung Sita Rumah dari Kasus Korupsi Program TVRI
(2) prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yg membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.
"Jadi tidak ada lembaga KPK dalam UU TNI. Sebaiknya KPK tidak memperkeruh situasi. Biarkan TNI tetap profesional," tegasnya.
BACA JUGA: Satgas Bersama Penanganan Korupsi tak Permanen
Bagaimana kalau TNI tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu kemudian masuk ke KPK? Hanafi menilai itu memang tidak melanggar UU TNI. Hanya saja konsekuensinya jadi rancu.
"Tidak (melanggar). Tapi konsekuensinya jadi rancu. Apa relevansinya TNI yang template-nya alat pertahanan negara kok berubah jadi penegak hukum?" pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Sebut Gubernur Sumut Tak Beretika, Ternyata Ini Sebabnya
Redaktur : Tim Redaksi