JAKARTA – Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya terkait tindaklanjut atas rekomendasi DPR RI tentang Orang Hilang dan Penghilangan Paksa 1997/1998 harus disikapi seriusAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, menegaskan, Pimpinan DPR harus memanggil menteri terkait yang ditujukan dalam rekomendasi DPR RI tersebut.
“Saya sebagai pribadi dan Anggota DPR meminta pimpinan DPR panggil menteri terkait
BACA JUGA: Rekomendasi DPR Diabaikan, SBY Dituding Lakukan Penghinaan
Rekomendasi ini bukan hanya Pansus, tapi rekomendasi DPRPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengaku heran dengan sikap Pimpinan DPR RI yang tidak berani mengambil inisiatif untuk memanggi kementerian terkait
BACA JUGA: PKB Yakin Jatah Menterinya tak Dipangkas
Dia membandingkan ketika empat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dipanggil KPK, Pimpinan DPR langsung berinisiatif mengundang lembaga penegak hukum dalam hal ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung.“Tapi, kenapa dalam hal (kasus penculikan dan penghilangan paksa) ini Pimpinan DPR tidak berinisiatif panggil menteri terkait untuk menanyakan apakah rekomendasi tindaklanjuti, apa didiamkan, di petieskan, atau sedang berjalan,” ungkap dia
BACA JUGA: DPR Ancam Gunakan Interpelasi
Ini menurut saya pentingSebelum nanti kita ambil keputusan lain,” lanjut NasirNasir menambahkan, setelah pimpinan DPR memanggil menteri terkait dan sudah diketahui rekomendasi DPR itu diabaikan, maka bisa saja DPR membuat rekomendasi tambahan dengan memasukkan rekomendasi dari para keluarga korban. “Misalnya keluarga korban bisa menambahkan agar mendesak presiden mundur pada 2012,” katanya
Menurut dia, HAM tidak bisa dijual dengan kepentingan apapunKalau itu terjadi, tegasnya, maka akan menciderai rasa keadilan masyarakat.
“Jangan-jangan SBY juga tengah menindaklanjuti, tapi kita tidak pernah tahuKita harap SBY bisa menindaklanjuti, sehingga bisa dikenal sebagai presiden yang memerjuangkan HAM di Indonesia,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani di kesempatan sama menambahkan, harusnya permasalahan ini sudah selesai dan tidak berlarut-larut“Bangsa ini tidak pernah mampu dan cerdas menyelesaikan permasalahan iniSelain masalah ini, masih banyak persoalan lain yang menumpuk dan tidak pernah terselesaikan,” katanya.
Menurut Yani, salah satu rekomendasi itu juga ditujukan kepada Kejaksaan AgungKata dia, berkali-kali sudah pernah menanyakan kepada KejagungYani menjelaskan, kalau dilihat sebenarnya sudah bisa dilanjutkan dari penyelidikan ke penyidikan.
“Data-data itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau memang Jaksa Agung serius menindaklanjutiTapi tidak pernah ada kejelasan, setiap saya tanya selalu alasan masih dipelajariKenapa Kejagung pun lamban,” katanya lagi(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duet Politisi-Birokrat Dinilai Tepat Pimpin HSU
Redaktur : Tim Redaksi