JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membatalkan dakwaan atas anggota DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman dalam perkara suap dari Otorita Batam (OB)Pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/4), majelis menganggap dakwaan atas Sofyan dalam kasus suap OB yang disatukan dengan kasus Travellers Cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, sama sekali tidak relevan.
Seperti diketahui, sebelumnya Jakwa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dua anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi PPP, Danial Tandjung dan Sofyan Usman menerima suap terkait pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI pada 2004
BACA JUGA: Wapres Minta Bupati Tindak Penilep Uang PNPM
Hanya saja, khusus Sofyan Usman juga didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari OB.Namun dalam putusan sela, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Marsudin Nainggolan justru menolak dakwaan atas Sofyan Usman dalam perkara suap Otorita Batam
BACA JUGA: Kapak: Korupsi Kepala Daerah, PR Utama KPK
Pihak yang mengajukan eksepsi justru Danial Tanjung terkait dakwaan dalam perkara suap pemilihan DGS BI."Menyatakan dakwaan kedua (perkara suap dari OB) khusus untuk terdakwa kedua (Sofyan Usman) tidak dapat diterima
Sementara untuk dakwaan kasus suap pemilihan DGS BI terhadap Danial Tandjung dan Sofyan Usman, majelis menganggapnya sudah sesuai syarat formil dan sah menurut hukum
BACA JUGA: Politisi Senayan Tuding Amari Sibuk Pencitraan
"Sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara di persidangan," sambung MarsudinDalam putusan itu dua hakim anggota, Andi Bachtiar dan Made Hendra, menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) bahwa surat dakwaan tidak boleh keluar dari pasal 141 KUHAPDalam pasal 141 KUHAP disebutkan, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.
Namun demikian ada syarat tertentu sehingga perkara yang berbeda dapat disatukan dalam satu surat dakwaanYaitu, apabila pada waktu yang sama penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
Syarat lainnya, jika penuntut menerima berkas perkara dalam beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lainSyarat terakhir, jika beberapa tindak pidana yang tidak saling terkait satu namun ada hubungannya sehingga perlu dilakukan penggabungan bagi kepentingan pemeriksaan.
Selain itu, Made Hendra dan Andi Bachtiar juga menganggap eksepsi dari Danial Tandjung juga harus dikabulkan seluruhnya"Tidak bisa sebagian eksepsi diterima, sebagian ditolakItu hanya ada dalam perkara perdata," sebut Andi Bachtiar.
Atas putusan sela itu, JPU KPK akan menyusun dakwaan baru atas Sofyan Usman dalam perkara suap dari OB"Kalau menurut majelis, tercoret register itu dakwaan dikembalikanYa kita pisahkan," ujar anggota tim JPU KPK, Malino S Pranduk.
Sebelumnya dalam kasus pemilihan DGS BI, Danial Tandjung dan Sofyan Usman didakwa melanggar melanggar pasal 5 ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidan korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Dalam dakwaan kedua, Sofyan dan Danial diancam dengan pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdanaSedangkan dalam dakwaan ketiga, Sofyan dan Danial diancam dengan pasal 12 b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana.
Sedangkan khusus Sofyan Usman juga didakwa menerima suap dari OBDalam dakwaan primair, Sofyan diancam pidana sebagaimana diatur pasal 5 ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjaraSedangkan dalam dakwaan kedua, Sofyan Usman diancam pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagiaman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa-Polisi Saling Lempar soal Dokumen Rahasia Antasari
Redaktur : Tim Redaksi