jpnn.com - JAKARTA - Markas Besar Polri beserta Kepolisian Daerah (Polda) akan all out mengawal pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.
"Sesuai dengan arahan Kapolri, kami akan all out mengawal pelaksanaan Tax Amnesty ini," tegas Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya, Sabtu (30/7) di Jakarta.
BACA JUGA: Hati-Hati, Jangan Sepelekan Peradangan Mata
Bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Polri akan bersinergi agar pelaksanaan Tax Amnesty berjalan sesuai harapan.
Agung menjelaskan, Dittipideksus telah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan OJK agar pelaku usaha merasa nyaman menjalankan skema pelaksanaan Tax Amnesty.
BACA JUGA: Akom Klaim PKS Ikhlas Kursi Ketua MKD Direbut Gerindra
"Polri beserta seluruh jajaran di wilayah (Polda) akan selalu berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan OJK serta pemerintah daerah agar pelaksanaan Tax Amnesty bisa berjalan sesuai harapan," ujar jenderal bintang satu ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya di Mabes Polri.
BACA JUGA: Kembalinya GBHN Tergantung Dukungan Parpol
Sri juga melakukan teleconference dengan para Kapolda, Kakanwil Pajak seluruh Indonesia dan OJK. Sri mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program Tax Amnesty. Dukungan ini diharapkan agar masyarakat yang ingin mendeklarasikan hartanya menjadi lebih nyaman dan aman.
Kerjasama Polri dengan Kemenkeu sangat diperlukan karena akan meningkatkan kepercayaan calon peserta Tax Amnesty.
"Perlu suasana kepercayaan bahwa kalau mereka laporkan pajak informasi itu akan digunakan untuk keperluan bayar pajak dan penuhi target penerimaan negara tanpa khawatir informasi itu disalahgunakan," ungkap Sri.
Berdasarkan pesan Presiden Jokowi, kata dia, diperlukan aktivitas ekonomi yang semakin baik. Ini untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik, menciptakan kesempatan kerja, dan memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan.
"Aktivitas itu berupa investasi. Oleh karena itu perlu sumber untuk membiayai aktivitas tersebut," ujar Sri Mulyani.
Salah satu instrumen, tentu saja adalah APBN. Sesuai UU, tahun ini ditargetkan penerimaan Rp 1.532 triliun. Penerimaan ini adalah target yang sangat berat, dan perlu untuk diupayakan.
"Salah satu bentuk upaya yaitu dengan Tax Amnesty yang memiliki tujuan mengumpulkan Rp 165 triliun. Upaya ini harus dilakukan sinergis dilakukan dengan pihak," kata Sri Mulyani.
Kapolri Tito menegaskan, seluruh jajaran kepolisian siap mendukung program pengampunan pajak ini. "Saya sudah sampaikan kepada jajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai Tax Amnesty ini," ucap Tito.
"Tadi Ibu Menkeu, sudah menjelaskan poin-poin penting. Dan kami pun serta OJK sudah menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi nanti," tambahnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Setujui Pengunduran Diri Nurhadi
Redaktur : Tim Redaksi