jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (28/5) kemarin untuk melaporkan dugaan kebocoran data 2,3 juta penduduk. Namun, laporan itu belum diterima oleh Polri.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya belum menerima laporan karena masih ada yang harus dilengkapi KPU.
BACA JUGA: Polri Tunggu Laporan KPU Soal Kebocoran Data di Dunia Maya
"KPU sudah datang kemarin ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi tentang kebocoran data daftar pemilih tetap KPU. Namun dikarenakan syarat formil belum lengkap maka laporan belum diterima," kata Ahmad, Jumat (29/5).
Perwira menengah ini menambahkan, data yang kurang lengkap tersebut yakni tidak adanya surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan dari akun di media sosial juga tidak dibawa.
BACA JUGA: Seorang Pengusaha Batu Bara Tertangkap Basah Tengah Asyik Berbuat Terlarang
Belum diketahui pasti kapan KPU bakal datang kembali melengkapi laporan tersebut.
“Kami masih menunggu dari pihak KPU,” tambah Ahmad.
BACA JUGA: Info Terkini Soal Pria yang Diterjang Angin Kencang hingga Terlempar dari Atas Jembatan
Diketahui, data kependudukan sebanyak 2,3 juta yang bersumber dari KPU diduga bocor dan dijual oleh hacker di forum dark web.
Informasi awal bocornya jutaan data ini dicuitkan oleh akun Twitter @underthebreach yang sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia.
Penjual data mengaku mendapat data ini secara resmi dari KPU. Data tersebut dijual dalam bentuk PDF.
BACA JUGA: Dua Pria Saling Bacok di Tepi Jalan, Keduanya Sama-sama Tewas Mengenaskan
Dari bocoran data yang diungkap akun ini, sebagian besar pemilih berasal dari Yogyakarta. Bocoran data yang dijual berisi nama, alamat, NIK, dan KK serta data lain. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan