jpnn.com - PONOROGO - Sejumlah pemerintah daerah terus mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023.
Salah satunya ialah Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
BACA JUGA: Ada 2,3 Juta Honorer, Formasi PPPK 2023 Hanya 990 Ribu, Bagaimana Sisanya? Aduh
Pemkab Ponorogo mengusulkan 251 formasi guru untuk diangkat menjadi PPPK 2023.
"Pengajuan ini sesuai jumlah formasi tenaga pendidik sesuai data pokok pendidikan atau dapodik, yakni 250 guru/pengajar," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo di Ponorogo, Senin.
BACA JUGA: Mana Kebijakan Reformulasi PPPK Teknis 2022? DPR: Pak, Jangan Anggap Enteng!
Kendati jumlah yang diusulkan lebih banyak satu formasi dibanding kuota sesuai dapodik, dia berharap pengajuan bisa disetujui oleh pemerintah pusat.
Keputusan akhir terkait pengangkatan 251 tenaga pendidik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Krusial, Buntut Kasus Korupsi, Formasi PPPK Cuma 990 Ribu
"Belum ada informasinya apakah disetujui semua atau hanya sebagian, masih menunggu," kata Andi.
Disinggung soal guru yang tidak masuk dalam dapodik, Andy mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Sebab, untuk diangkat menjadi PPPK, salah satu syaratnya ialah masuk dalam dapodik.
Terkait hal tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan (Dindik).
"Masalahnya ada honorer yang belum masuk dapodik dan belum ada solusinya, itu ranahnya dindik," lanjut Andi.
Dengan diserahkannya SK pengangkatan PPPK untuk 541 guru pada Kamis (27/7), Pemkab Ponorogo tidak memiliki pekerjaan rumah lagi untuk penyerahan SK.
"Rekrutmen tahun 2022 sudah kita serahkan semua, mulai tenaga kesehatan, tenaga teknik dan guru. Saat ini tinggal tunggu formasi untuk 2023," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi