Populasi Satwa Liar Prioritas di Indonesia Meningkat

Senin, 13 Mei 2019 – 23:26 WIB
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dalam acara Ngobrol Pintar (NgoPi) bersama wartawan di Pekanbaru. Foto : Humas KLHK

jpnn.com, PEKANBARU - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah populasi satwa liar prioritas di Indonesia mengalami peningkatan.

Meski masih banyak tantangan, peningkatan jumlah populasi satwa liar yang dilindungi ini menunjukkan bahwa kerja konservasi pada pemerintahan ini menunjukkan hasil yang positif.

BACA JUGA: Dua Pria Tepergok Bawa Satwa Liar Dilindungi dalam Kapal

Hal ini diungkap Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dalam acara Ngobrol Pintar (NgoPi) bersama wartawan di Pekanbaru, Senin (13/5).

BACA JUGA : Rekapitulasi Suara Manual Pilpres 2019: Jokowi vs Prabowo, Selisih Hampir 1 Juta

BACA JUGA: Menteri Siti Dorong Pelaku Industri Kembangkan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu

Populasi satwa liar prioritas ini tersebar di berbagai kawasan konservasi. Diantaranya Jalak Bali di TN Bali Barat, dari 31 ekor di 2015 menjadi 191 ekor di 2019.

Dalam kurun waktu yang sama, Badak Jawa di TN Ujung Kulon, naik dari 63 ekor menjadi 68 ekor.

BACA JUGA: Jalani Puasa, Manggala Agni KLHK Tetap Siaga Kendalikan Karhutla

Owa Jawa dari 546 ekor menjadi 1.107 ekor. Gajah Sumatera dari 611 ekor menjadi 693 ekor. Harimau Sumatera dari 180 ekor menjadi 220 ekor, dan Elang Jawa dari 91 ekor ke 113 ekor.

BACA JUGA : PDIP Ngebet Jadikan Mbak Puan Ketua DPR, NasDem Setuju?

Wiratno mengatakan peningkatan jumlah populasi satwa liar prioritas ini tak terlepas dari peran media serta masyarakat yang ikut terlibat aktif dalam semangat konservasi.

Karena itu pihaknya selalu membuka diri pada pihak-pihak yang ingin memberi informasi terkait konservasi.

"Saya gak akan basa basi kalau ada laporan dari bawah. Seluruh Taman Nasional juga sudah punya call center. Kalau ada laporan harus respon. Kalau tidak direspon, silahkan langsung lapor ke nomor WA pribadi saya, pasti saya akan respon," kata Wiratno di hadapan lebih dari 150 wartawan yang hadir, seraya membagikan nomor handphone pribadinya.

Wiratno mengatakan bahwa sudah banyak langkah koreksi (corrective action) dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

BACA JUGA : Jokowi Tertarik dengan Dua Provinsi Ini jadi Ibu Kota Negara, Kenapa?

 

Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Banyak temuan-temuan dan upaya di lapangan, justru berasal dari laporan masyarakat, dan diselesaikan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat.

"Perlibatan publik baik melalui grup WA maupun media sosial menjadi salah satu kunci menjaga kelestarian ekosistem kita. Bersama publik kita harus melindungi kawasan yang masih utuh, merestorasi yang rusak, bangun koridor, dan upaya-upaya konservasi lainnya," jelas Wiratno.

Kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27,14 juta ha. Ada sekitar 6.000 desa mengelilingi kawasan.

Wiratno mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mengelola alam dengan benar, agar mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Dia mencontohkan perubahan perilaku masyarakat di kawasan ekowisata Tangkahan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

"Dulu di sini banyak aktivitas penebangan hutan. Namun sekarang masyarakat di sana tidak lagi beraktivitas mengganggu hutan. Mereka jaga kelestarian kawasan sehingga wisatawan banyak datang. Ada miliaran uang yang dihasilkan untuk menghidupi masyarakat sekitar kawasan itu," katanya.

Sementar itu Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum KLHK Sustyo Iriyono mengatakan pihaknya konsisten melakukan berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Meski baru berusia 4 tahun, tapi Gakkum KLHK sangat tegas. Kami perkuat bukan hanya jumlah personil, tapi juga kemampuan. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, sehingga informasi yang kita butuhkan terhadap pencegahan dan penegakan hukum mudah dilakukan," ujarnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai pembicara Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau Dr Elviriadi. Ia mengapresiasi KLHK yang menggelar acara bersama media di di daerah.

"Ini langkah yang luar biasa untuk membangun komunikasi yang soft tentang isu-isu lingkungan," katanya.

Acara NgoPi menjadi agenda rutin yang digelar PWI Riau bekerjasama dengan KLHK. Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang mengatakan acara ini menjadi wadah komunikasi sekaligus edukasi bagi wartawan tentang kerja-kerja nyata KLHK selama ini.(jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Upaya KLHK Turunkan Deforestasi Mendapat Pengakuan Dunia


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler