jpnn.com - JAKARTA - Semakin maraknya pornografi di Indonesia menuntut pemerintah dan seluruh jajarannya untuk lebih bisa melakukan pencegahan peredaran pornografi di masyarakat. oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi nasional (rakornas) antipornografi pada 19 November 2013 mendatang.
Wakil Menteri Agama, Nasaruddin umar yang juga Koordinator Sub gugus Tugas pencegahan dan penanganan pronografi mengatakan, rakornas ini merupakan rakornas pertama yang digelar untuk membahas pornografi di Indonesia. Sebab, diakuinya, pornografi semakin marak dikalangan masyarakat terlebih dengan semakin majunya teknologi.
BACA JUGA: Ipar SBY Ikut Puji Mega
Selain itu, banyaknya spekulasi mengenai pornografi juga mendorong adanya rakornas ini. Dalam rakornas nanti, seluruh wakil gubernur di Indonesia beserta tokoh agama dan budaya akan diundang untuk membahas pornografi tersebut.
Sekitar 150 orang peserta yang diperkirakan hadir dalam rakornas tersebut. "Pemerintah daerah juga akan kita undang untuk menyamakan persepsi mengenai pornografi," tutur Nasaruddin dalam acara temu wartawan di Jakarta, Kamis (14/11).
BACA JUGA: PPP Jatim Sesalkan Penilaian Mahfud
Sebab, lanjutnya, kadang yang dianggap pornografi di suatu daerah kadang menjadi hal yang biasa saja di daerah lain terutama dalam hal kebudayaan. Sehingga, takaran tersebut yang "perlu diluruskan dan samakan persepsinya.
Nasaruddin mencontohkan, kebudayaan di Papua misalnya. Tentu tidak bisa disamakan dengan kebudayaan di Jawa. Jika dilakukan pelarangan atau persamarataan tentang takaran pornografi di setiap daerah maka pemerintah akan dituding menghancurkan budaya.
BACA JUGA: Mayoritas Publik Belum Tahu PD Gelar Konvensi Capres
"Meski Ketua Harian Satgas Anti pornografi adalah Menteri Agama, tapi nanti peraturan ini tidak akan kita agamakan. Sehingga semua harus sesuai dengan ajaran agama. Kita hormati budaya tiap daerah," ungkapnya.
Dengan adanya Rakornas Anti-Pornografi pekan depan, ia berharap akan ada cara yang lebih efektif untuk mengeliminir pornografi yang kini marak dan ada di berbagai media termasuk smart phone yang mudah dibeli masyarakat. Pasalnya, semakin banyak beredarnya smartphone dikalangan masyarakat, tak bisa dielakkan juga semakin mudahnya pornografi diakses oleh mereka.
"Padahal di negara lain, Jepang misalnya, untuk membeli hand phone yang bisa membuka beragam fitur tidak bebas, khususnya bagi anak usia dibawah umur," katanya.
Menurutnya, selama ini pemerintah telah berupaya melakukan penanganan dan pencegahan pornografi. Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah pemblokiran situs pornografi serta kampanye dan sosialisasi internet sehat dan aman dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial masyarakat dan sejumlah tokoh agama. "Namun ternyata tidak mudah. IT semakin canggih, dihapus 100 muncul 200," keluhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama, Zubaedi menjelaskan bahwa nantinya hasil dari Rakornas sendiri tidak akan dipaksakan pada setiap Pemda. Namun, itu akan dijadikan rekomendasi atau patokan untuk peraturan anti pornografi di daerah.
Selain itu, pihak Kementerian Agama juga akan melakukan sosialisasi lebih gencar mengenai bahaya dan larangan pornografi melalui pendidikan, baik formal maupun nnon formal. "Sudah sejak awal kita sisipkan di kurikulum ajaran, agar anak-anak lebih tau mengenai bahaya dan larangan pornografi. Lebih ke arah mencegah," tandas Zubaedi.
Namun menurutnya, yang paling penting adalah self control yang ada di masyarakat. sebab tak jarang juga yang mengatakan anti pornografi namun di lain kesempatan bertolak belakang dengan pernyataannya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat dan bantuan semua pihak untuk mencegah penyebaran pornografi. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Bisa Pastikan Ada Dalang di Balik Ricuh MK
Redaktur : Tim Redaksi