jpnn.com - JAKARTA - Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak ada kaitannya dengan menenggelamkan kapal nelayan asing pencuri ikan.
Menenggelamkan kapal asing pencuri ikan konteknya illegal fishing, sementara poros maritim muaranya adalah kesejahteraan rakyat dan jadi bangsa mandiri.
BACA JUGA: Mendagri Dukung Rencana KPK Buka Kantor di Daerah
Hal tersebut dikatakan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oe Engelina Pattisiana, menjawab pertanyaan wartawan, usai diskusi, di Jakarta, Rabu (17/12).
"Menenggelamkan kapal itu, apa perahu ya?, itu hanya pernak-pernik. Banyak hal lain yang lebih penting dan strategis harus dilakukan kalau ingin Indonesia eksis sebagai Negara Maritim," tegas Enggelina.
BACA JUGA: FPG Sebut Surat Agung Laksono Lawan Keputusan Pemerintah
Untuk menuju eksistensi sebagai Negara Maritim, dia menduga Presiden Joko Widodo hingga kini masih kebingungan menentukan dari mana memulainya.
"Tapi opini yang dibangun, menenggelamkan perahu nelayan asing itu sebagai eksistensi dari poros maritim. Saya pikir, itu keliru," ujar mantan Anggota DPR RI itu.
BACA JUGA: Tersangka Korupsi Wisma Atlet Bungkam soal Fee ke Alex Noerdin
Selain itu, dia juga mempertanyakan adanya infromasi yang menyebut pemerintah sudah memesan sekitar 500 unit kapal besar dari Tiongkok dengan masa kontrak 70 tahun dengan PT (Persero) Pelindo II.
"Kalau itu benar, ini berbiaya sangat tinggi sekali. Rakyat di kawasan timur Indonesia, Bangka Belitung semakin tidak tertolong lagi," ujarnya.
Mestinya kata Angelina, yang diperkuat itu produksi kapal dalam negeri untuk mengisi jalur-jalur kecil untuk rakyat yang jauh lebih bernilai. Dari situlah tumbuh dan berkembang ekonomi rakyat.
"Menenggelamkan kapal dan membeli kapal-kapal besar indikasi bahwa pemerintah belum dapat gambaran implementasi dari poros maritim. Tidak nyambung. Poros maritim visinya membangun kemandirian, tapi diterjemahkan menjadi impor kapal-kapal besar sehingga ketergantungan bangsa ini terhadap asing semakin tinggi," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah Honorer Membengkak, Yuddy Salahkan Pemda
Redaktur : Tim Redaksi