jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad tentang koruptor kelas kakap di Jawa Timur tampaknya juga tengah dipantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu menemukan ada sejumlah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.
Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan pihaknya memang mengendus adanya sejumlah transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Namun Yusuf tidak bisa memastikan apakah transaksi itu sama dengan koruptor yang disebutkan Abraham Samad atau tidak.
BACA JUGA: PSK Eks Dolly yang Menyerbu Malang Mayoritas Janda
"Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Abraham itu siapa. Yang jelas ada banyak transaksi mencurigkan yang sedang kami telusuri," jelas Yusuf di Gedung PPATK, Jalan H. Juanda, Jakarta, kemarin (3/1). Namun Yusuf tidak bersedia membeberkan transaksi mencurigakan itu dilakukan oleh siapapun. Dia beralasan undang-undang telah mengatur kerahasiaan tersebut.
Yusuf mengaku tidak bisa memberikan statemen lebih dalam mengenai transaksi mencurigakan di Jawa Timur yang diduga berkaitan dengan koruptor kakap. Sebab PPATK juga belum mendapatkan informasi dari KPK. Dalam sejumlah kasus PPATK biasnya memang memberikan data transaksi keuangan seperti yang diminta dan dibutuhkan penegak hukum.
BACA JUGA: Dinsos Akui PSK Eks Dolly Serbu Malang
Meski demikian, kadang PPATK yang berinisiatif memberikan data transaksi-transaksi mencurigakan ke penegak hukum. Pejabat dengan gelar doktor itu tidak membenarkan namun juga tak menolak saat ditanya apakah transaksi keuangan mencurigakan (TKM) itu dilakukan oleh penyelenggara negara.
"Saya rasa kejar dulu Pak Abraham siapa yang dimaksud baru nanti konfirmasi ke saya. Kan laporannya masuknya dari dia (Samad)," canda Yusuf.
BACA JUGA: Sebelas PNS Situbondo Dipecat Selama 2013
Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No 8/ 2010 transaksi keuangan mencurigakan dikategorikan pada empat hal. Diantaranya, Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Ini yang biasa terjadi pada penyelenggara negara.
"Sebagai penyelenggara negara gajinya mungkin 50 juta, tapi transaksinya ratusan juta. Atau menyimpan mata uang asing dengan nominal yang tidak wajar. Itu patut disebut transaksi mencurigakan," papar Yusuf. Kategori transaksi mencurigakan yang lainnya ialah transaksi keuangan yang dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan.
TKM yang dilacak PPATK, termasuk di Jawa Timur, diantaranya terkait pemilukada. Yusuf memberikan contoh adanya transaksi mencurigakan menggunakan dana perusahaan-perusahaan daerah. Modusnya perusahaan daerah atau BUMD menggelontorkan sejumlah dana CSR (Corporate Social Responsibility).
"Dana CSR itu dikembangkan dulu ke suatu tempat namun ujung-ujungnya masuk ke tim sukses calon kepala daerah incumbent," jelasnya. Ada juga modus penggunaan dana bantuan social yang fiktif atau diperuntukan bagi kelompoknya sendiri.
Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu memang sempat menyebut ada koruptor kakap di provinsi yang dipimpin Soekarwo itu. Dia menyebut koruptor itu cara merampok harta negara sangat canggih. Menurut Samad, pelaku itu sangat berpengalaman.
"Sebelum beraksi, si koruptor selalu memikirkan cara terbaik untuk tidak meninggalkan jejak. Berbeda dengna perampok baru yang gampang untuk dideteksi," ujar pejabat asal Makassar tersebut. Dia bahkan mengibaratkan koruptor di Jatim itu seperti seorang pembunuh berpengalaman.
Saat refleksi satu tahun KPK, Samad kembali tidak mau buka mulut soal siapa sosok yang dimaksud. Dia malah melempar bola ke Hasyim Muzadi, mantan Ketum PBNU itu disebut tahu siapa koruptor kelas kakap itu. Sebab, dialah yang memberitahu soal itu.
"Suatu ketika Pak Hazim Muzadi ke kantor. Melaporkan sejumlah kasus korupsi. Pak Hazim juga pernah menelepon dan bilang sedang kesal. Kenapa yang lainnya bisa terendus, tapi yang di Jatim tidak," katanya.
Saat itu, Samad membalas percakapan dengan menyebut bisa saja pelaku di Jatim itu koruptor professional. Memikirkan berbagai kemungkinan sehingga tidak meninggalkan jejak atau bukti. Beda dengan pelaku-pelaku yang saat ini sudah ditangkap. Hal itu membuat KPK kesulitan mengungkap kejahatan di Jatim.
"Berdoalah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nanti Tuhan akan membuka dan menunjukkan jejak pelaku. Saya nggak boleh membocorkan, Pak Hasyim yang tahu," jelasnya. (gun/dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buntut Penggerebekan Teroris Ciputat, Bali Diperketat
Redaktur : Tim Redaksi