jpnn.com, JAKARTA - Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi pada PPDB (penerimaan peserta didik baru) 2019, Mendikbud Muhadjir Effendy bersama Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ.
Surat Edaran yang ditujukan kepada para kepala daerah ini bertujuan agar pemerintah daerah segera menetapkan kebijakan petunjuk teknis (juknis) PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing.
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengatur agar PPDB yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar, maupun pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur.
BACA JUGA: Pendaftaran PPDB 2019, Inikah Penyebab Ortu Siswa Rela Menginap di Sekolah?
BACA JUGA: Ya Ampun, Orang Tua dan Siswa Bermalam di Sekolah demi Daftar PPDB
Yakni jalur Zonasi (paling sedikit 90 persen), jalur Prestasi (paling banyak 5 persen), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (paling banyak 5 persen).
"Nilai ujian nasional (UN) tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua," ujar Menteri Muhadjir, Jumat (14/6).
BACA JUGA: Tolong Jangan Palsukan Surat Keterangan Tidak Mampu saat PPDB
BACA JUGA: Sekolah Siswa Peraih Nilai Tertinggi UN SD 2019 tak Hanya di Pusat Kota
Dalam surat edaran tersebut, pemda diminta segera menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kemudian yang kedua agar Pemda, sesuai kewenangannya menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB.
"Saya mohon semua pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Toh peraturan itu tidak dari pusat saja, tetapi juga dibahas bersama, kita duduk bersama. Sehingga saya berharap peraturan itu bisa dipatuhi," imbaunya.
Ketiga, memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi.
Keempat, memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang kelima, agar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa melaksanakan PPDB dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Mendata Jumlah Siswa tak Lolos PPDB 2019
Keenam, agar memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tes membaca, menulis,dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas satu Sekolah Dasar (SD).
BACA JUGA: Ya Ampun, Orang Tua dan Siswa Bermalam di Sekolah demi Daftar PPDB
Dan yang ketujuh, memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak menjadikan nilai UN sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB.
“Penggunaan nilai UN sebagai syarat seleksi masuk sekolah dapat membatasi hak anak mendapatkan layanan dasar pendidikan. Kita harus ubah hal ini untuk menekan angka putus sekolah di masyarakat,” tandas Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi, Chatarina M. Girsang. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuota Jalur Offline SMAN dan SMKN Belum Terpenuhi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad