jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menyampaikan keterangan terkait sistem PPDB 2019 yang sempat error pada Senin (24/6).
Dalam jumpa pers pada Selasa (25/6) pagi, hadir juga Manager Government Interprice Service Wilayah Telkom Denpasar dan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai.
BACA JUGA: Antre Tunggu Pengukuran Jarak Rumah ke Sekolah, Bu Nurafni Hampir Pingsan
Sekretaris Disdikpora Kota Denpasar, Agung Wijaya menyampaikan bahwa proses pendaftaran PPDB Kota Denpasar hingga Selasa (25/6) sudah berjalan dengan normal.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Denpasar yang merasa terganggu dan merasa dirugikan kemarin pada pendaftaran PPDB, yaitu pada zona jarak. Senin (24/6) kemarin sempat ada gangguan sedikit, kami sampai dua kali menundanya karena sistem,” jelas Agung Wijaya di Press Room Kantor Walikota Denpasar.
BACA JUGA: Ibu Wina: PPDB Sistem Zonasi Terlalu Kejam
Ia kembali menjelaskan untuk Rabu (26/6) dan Kamis (27/6) adalah pendaftaran untuk jalur penghargaan dan prestasi.
BACA JUGA: Bunda Kaget Anaknya Gagal PPDB, Kalah Bersaing dengan Calon Siswa Nilai Rendah
BACA JUGA: Bunda Kaget Anaknya Gagal PPDB, Kalah Bersaing dengan Calon Siswa Nilai Rendah
“Sementara itu, untuk Kamis (27/6) dan Jumat (28/6) pendaftaran untuk zona kawasan. Kami informasikan bahwa zona kawasan ini menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Ini sistem yang menentukan, bukan dari kami. Kami tidak ada campur tangan di sana,” jelasnya.
Wijaya mengklarifikasi bahwa sebelumnya banyak yang salah paham, banyak masyarakat yang mengira pendaftaran pada Senin (24/6) bersifat cepat-cepatan. “Dikira kemarin cepat-cepatan. Sebenarnya tidak, itu pendaftaran biasa,” jelasnya.
Wijaya berharap kepada pihak Telkom agar pendaftaran PPDB pada Kamis (27/6) ini tidak terjadi gangguan terlebih sistem yang digunakan adalah siapa cepat dia dapat.
“Supaya tidak ada timbul kecurigaan bahwa Disdikpora Kota Denpasar yang mengatur, padahal kami sudah fair. Kemarin, dari masyarakat kami mendengar, bahwa kami ada mengatur. Padahal kemarin sistemnya yang error,” jelasnya.
Mengenai masalah error-nya titik koordinat yang sempat membuat pendaftar PPDB Kota Denpasar kacau, pihak Telkom yang diwakili oleh Setiaji menyampaikan bahwa pada Senin (24/6) lalu ada kekurangtepatan terkait koordinat dari beberapa sekolah di antara 13 SMP negeri di Kota Denpasar.
“Jadi, kami berterima kasih kepada Disdikpora yang sudah dengan cepat menangkap dan segera melaporkan ada beberapa titik sekolah yang secara koordinat kurang tepat. Atas instruksi dan arahan dari Disdikpora Kota Denpasar cepat bertindak dengan me-reset data yang terlanjur masuk dari jam 8.00. Kemudian, kita undurkan sampai 12.00. Akan tetapi, kembali diundur menjadi pukul 13.00 karena butuh kesiapan untuk me-reset data yang masuk. Setelah pukul 13.00 pada Senin (24/6) sudah dapat berjalan dengan normal. Jadi, tidak ada komplain lagi,” jelasnya.
Setiaji menyampaikan kesiapan komitmen Telkom dalam mendukung PPDB. “Untuk sistem ini, tentunya dasar hukumnya jelas, Perwali. Dari sisi kami, tidak mungkin jika tidak merujuk pada regulasi pemerintah,” jelasnya.
Mengenai keamanan server, proteksi Telkom sebagai penyedia fasilitas, Setiaji menyampaikan kapasitasnya sudah lebih dari cukup. “Kita sudah menyediakan aplikasi ini sedemikian rupa bisa menangani 4 juta akses per detik. Untuk keamanan, server kami sudah menggunakan akses htpps. Mengenai sertifikasi internasional, kami sudah disertifikasi internasional untuk security management system information,” jelasnya.
Kesalahan yang terjadi pada Senin (24/6) terkait kekurangtepatan koordinat di beberapa sekolah dari 13 sekolah. “Untuk koordinat sekolah, referensi utamanya mengacu pada data pokok pendidikan. Kalau kekurangtepatan itu bergeser beberapa puluh atau ratus meter, jadi itu memang di luar kapasitas Telkom saat itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Antre Tunggu Pengukuran Jarak Rumah ke Sekolah, Bu Nurafni Hampir Pingsan
Untuk Telkom sampai saat ini telah menyelenggarakan PPDB di lebih dari 70 Pemda kabupaten/kota atau provinsi di tingkat SMK.
“Kami sudah 5 tahun berkecimpung dalam PPDB. Memang setiap daerah mempunyai local wisdom-nya masing-masing termasuk juga regulasi yang turunannya dari Permendikbud ke Perwali. Jadi memang, itu menyesuaikan dari regulasi terkait. Kalau terkait data koordinat, itu murni teknis. Radius jarak udara yang digunakan, bukan seperti google map yang mengikuti jalan,” jelasnya. (akd/aim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisruh PPDB Zonasi: Ortu Sedih karena Anak Ancam Putus Sekolah
Redaktur & Reporter : Soetomo