jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3-20 Juli, menjadi hingga akhir Juli.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Ombudsman Mengomentari Pelaksanaan CPNS, Singgung Soal Maladministrasi
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," ujar Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7).
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan keputusan memperpanjang PPKM darurat memiliki banyak risiko.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Percepat Penyaluran BLT Dana Desa
Di antaranya terkait menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga untuk menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM, dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya.
BACA JUGA: 2 Anggota Paskhas TNI-AU Dianiaya Sekelompok Massa, Seorang di Antaranya Kritis
Perlu bergotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lain.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong, termasuk civitas academika UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," katanya.
Muhadjir lebih lanjut mengatakan sedekah masker juga perlu menjadi perhatian, mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.
Dia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri dan melanggar prokes, maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," pungkas Muhadjir.(Antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang